Kerangka Acuan Kegiatan Monev 2020

Sejak tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengawal penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan informasi pada umumnya.

Secara bertahap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring terhadap penerapan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik.

Pada tahun 2020 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menilai penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi oleh pemerintah kabupaten/kota memiliki nilai strategis. Dalam era otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota, penerapan transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas peran serta masyarakat yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga memandang penting untuk meneruskan kerjasama dengan KPU Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (KPU Kabupaten/kota). Bahkan tahun lalu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu peserta monitoring dan evaluasi. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap dapat memberikan kontribusi mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan memperkuat penyelenggaraan Pilkada yang memenuhi prinsip terbuka sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Secara Lengkap Kerangka Acuan Monev 2020 dapat dibaca pada link ini