Sekilas KI Jabar

Di seluruh dunia, sudah puluhan negara yang memiliki undang-undang yang menjamin hak untuk tahu bagi warganya, sehingga warga dunia memperingati Right to Know Day (RTK Day) pada 28 September yang mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria. Dalam sebuah pertemuan internasional, para pembela hak akses atas informasi publik mengusulkan dan menyepakati satu hari didedikasikan untuk mempromosikan ke seluruh dunia tentang kebebasan memperoleh informasi.

Transparansi, khususnya keterbukaan di bidang informasi di Indonesia mulai menggeliat semenjak gerakan Reformasi tahun 1998. Wartawan, jurnalis, atau insan pers yang dijamin hak-haknya untuk mencari informasi, sebagaimana yang dipayungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalis mempunyai hak untuk mencari dan menyebarluaskan berita dan jika hak tersebut dihalang-halangi, pelaku yang menghalangi dapat dikenai ancaman pidana dua (2 tahun) atau denda Rp 500 juta.

Hak warga negara atas informasi dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28F UUD NKRI Tahun 1945 hasil amandemen ke-4 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

Kemudian, 30 April 2008 disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indonesia menjadi negara kelima di Asia, setelah Nepal, Thailand, India, dan Jepang yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat komprehensif mengatur mengenai kewajiban badan  publik Pemerintah dan badan publik non-Pemerintah untuk  memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Untuk mengawal pelaksanaan UU KIP dibentuklah Komisi Informasi Publik (KIP). KIP dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP  dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sementara itu, ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pembentukan Komisi Informasi diawali dengan penetapan keanggotaan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) melalui Keputusan Presiden No 48/P tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009 setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon oleh DPR RI.  KI Pusat beranggotakan 7 komisioner, dari unsur Pemerintah dan dari unsur masyarakat (media massa, kampus, dan LSM).

Menurut Pasal 24 UU  KIP, selain Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, wajib dibentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan bila diperlukan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota (KI Kab/Kota) berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan masing-masing beranggotakan 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. KI Provinsi dan KI kab/kota juga bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau ajudikasi non-litigasi.

Di Provinsi Jawa Barat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tanggal 29 April 2011 melalui Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.566-Diskominfo/2011 tentang Pengangkatan Komisoner pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 April 2011 dengan jumlah komisioner 5 orang, yakni: Drs. Dan Satriana, Dr. Anton Minardi, Dr. Mahi M. Hikmat, Budi Yoga Permana,S.I.P., dan Anne Friday Safaria,S.Fil.,M.Si.

Jumlah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana amanah UU KIP adalah lima orang . Mereka terpilih dari hasil seleksi yang cukup lama tahapan melalui seleksi administrasi, test tulis, psikotes dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk atas dasar Keputusan Gubernur Jawa Barat. Dari 183 peserta yang ikut seleksi, sepuluh besar yang lolos harus mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, baik dari aspek administratif sebagaimana syarat calon anggota Komisi Informasi dalam UU KIP, para Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat sudah memenuhi; Dalam hal penguasaan substansi dan kondisi kejiwaan, mereka pun sudah teruji melalui test tulis dan psikotest; Termasuk kesiapan mereka untuk menjadi Komisioner telah dilakukan test wawancara oleh Tim Seleksi. Bahkan, secara politis, mereka pun lolos dari uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat.