Bandung, 14 Mei 2025 – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat kembali menggelar sidang sengketa informasi publik pada Rabu (14/5) di ruang sidang KI Jabar, Jalan Turangga No. 25 Lt 2 Bandung. Sidang kali ini mengagendakan Pemeriksaan Awal (PA2) terhadap 10 register dengan Pemohon yang sama, yakni Media Online Jayantara News, serta satu agenda Mediasi ke-2 dari sengketa lainnya.
Namun, seluruh 10 permohonan dari Jayantara News resmi dicabut oleh Pemohon pada pagi hari sebelum persidangan. Pencabutan permohonan disampaikan melalui surat elektronik kepada Panitera KI Jabar dengan surat bernomor 44/JN/V/2025. Berdasarkan permintaan tersebut, Majelis Komisioner menyatakan sepakat menerima dan menetapkan pencabutan tersebut sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.
“Majelis Komisioner mengabulkan pencabutan permohonan dan memerintahkan Panitera untuk mencoret seluruh permohonan sengketa informasi dari register,” ujar Ketua Majelis, Dadan Saputra dalam persidangan.
Dua Sidang PA2, Satu Pemohon, Sepuluh Termohon
Sidang pertama PA2 yang dipimpin oleh Dadan Saputra bersama Komisioner Erwin Kustiman dan Yadi Supriadi, membahas lima register permohonan informasi terhadap Termohon:
• SMA Negeri 1 Campaka, Kabupaten Purwakarta
• SMAN 1 Margaasih, Kabupaten Bandung
• SMK Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi
• SMA Negeri 1 Soreang, Kabupaten Bandung
• SMK Negeri Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya
Informasi yang dimohon mencakup penggunaan dan pengelolaan Dana BOS (Reguler, Kinerja, dan Afirmasi), pelaksanaan DAK fisik, penggalangan dana oleh Komite Sekolah, serta pengelolaan BOPD Tahun Anggaran 2020–2023.
Sidang kedua dengan agenda PA2 dipimpin oleh Komisioner Husni Farhani Mubarok bersama anggota majelis yang sama, terhadap lima register lainnya dengan Termohon:
• SMA Negeri 1 Krangkeng, Kabupaten Indramayu
• SMA Negeri 1 Anjatan, Kabupaten Indramayu
• SMAN 1 Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran
• SMKN 1 Cilaku, Kabupaten Cianjur
• SMKN 2 Leles, Kabupaten Cianjur
Jenis informasi yang dimohon pun sama, yakni terkait transparansi anggaran pendidikan dalam periode yang sama.
Pemohon Dinilai Tak Sungguh-sungguh
Selama persidangan, salah satu Termohon menyampaikan pandangan kritis kepada Majelis Komisioner, bahwa Pemohon dinilai tidak beriktikad baik dan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan informasi. Pemohon disebut mengajukan permohonan identik secara masif ke banyak sekolah di Jawa Barat, namun mencabutnya sebelum substansi diperiksa.
Menanggapi hal ini, Majelis menegaskan bahwa sesuai Pasal 14 dan 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, pencabutan permohonan sebelum sidang putusan merupakan hak Pemohon yang dijamin peraturan, selama diajukan secara tertulis dan disepakati oleh para pihak.
Mediasi GNPPI – Pemdes Tambun Belum Capai Kesepakatan
Di hari yang sama, juga digelar Mediasi ke-2 untuk Register 2667 antara Pemohon DPW Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia (GNPPI) Jawa Barat dengan Termohon Pemerintah Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Mediasi dipimpin oleh Komisioner sekaligus Mediator, Dadan Saputra, dengan pokok permohonan informasi terkait pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021–2023. Namun, mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena Termohon tidak hadir dalam mediasi yang telah dijadwalkan. Pemohon pun menarik diri dari proses mediasi. Atas dasar tersebut, Register 2667 akan dilanjutkan ke tahap Sidang Ajudikasi Pembuktian, dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.
