Rekapitulasi Putusan Tahun 2024

Putusan Tahun 2024
RegisterPemohonTermohonTGL REGMK KetuaMK Anggota 1MK Anggota 2MediatorPetugas KepaniteraanInfo Yang DimohonJenis PutusanNo PutusanTanggal PutusanAmar PutusanCatatan
DF 09832006/K-B1/PSI/KI-JBR/II/2021PKNBadan HukumFC KTP SK KEMENKUMHAMPemerintah Desa Ci Rama Hilir Kab Purwakarta29 November 202120/12/20219 February 202221/02-2022Husni Farhani MubaroqDadan SaputraDedi DharmawanYudaningsih/MahiFMINandi SoebandianaTL 00921/02/2022Hard Copy dan Soft Copy Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018,2019,202203/08/202216/08/202219/08/2022 / 29/08/202215-05-24 / 29-05-202403-07-24AJD (kabulkan seluruhnya)1453/PTSN-MK.MA/KI-JBR/VII/202402-07-24Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk se;uruhnya, [6.2] Menyatakan Bahwa 1. 2. 3. 4. 5. 6. [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen . [6.4] Menetepkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
DF 10142075Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Badan HukumPemerintah Kabupaten Cianjur Unit Kerja Sepuluh Satu Kerja OPD Kabupaten Cianjur 18 February 202209/02/20227 April 202227-04-2022Husni Farhani MubarokDadan SaputraDedi DharmawanMSNandi SobandiTL 022/SKTL/PSI/IV/202211-04-2024Hardcopy dan Softcopy Covid Dokumen Kontrak Tahun Anggaran 202103/08/202216-08-202218-08-202428-02-2024 / 06-03-2024Ajudikasi 1443/PTSN-MK.MA/KI-JBR/V/202415-05-24Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. [6.2] Menyatakan bahwa : Menyatakan bahwa salinan dokumen kontrak pada paket pekerjaan/pengadaan beserta perubahannya pada satuan kerja OPD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2020. merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun mengandung informassis yang dikecualikan [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.47] & [4.48], sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. [6.4] Menetapkan biaya pengadaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
DF 10152076Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Badan Hukum SK Kemenkumham Akta Notaris FC KTPPemerintah Kabupaten Cianjur Unit Kerja Sepuluh Satu Kerja OPD Kabupaten Cianjur 18 February 202209/02/20227 April 202227-04-2022Husni Farhani MubarokDadan SaputraDedi DharmawanAYPNandi SobandiTL 023/SKTL/PSI/IV/202211-04-2024Hardcopy dan Softcopy Covid Dokumen Kontrak Tahun Anggaran 202003/08/202216-08-202218-08-202428-02-2024/ 06-03-2024Ajudikasi (dikabulkan sebagian)1444/PTSN-MK.MA/KI-JBR/V/202415-05-24Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. [6.2] Menyatakan bahwa : Menyatakan bahwa salinan dokumen kontrak pada paket pekerjaan/pengadaan beserta perubahannya pada satuan kerja OPD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2020. merupakan informasi yang bersifat terbuka, namun mengandung informasi yang dikecualikan [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.47] & [4.48], sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. [6.4] Menetapkan biaya pengadaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
DF 10682081/K-B1/PSI/KI-JBR/VI/2022Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)Badan HukumFC KTP SK Kemenkumham Akta Notaris Surat KuasaPemerintah Desa Talaga Jaya Kabupaten Karawang20 January 202225/03/202225 May 202202-06-2022Husni Farhani MubaroqDadan SaputraDedi DharmawanIjang Faisal/MahiFMInandi SobandianaTentang LPJ Dana Desa dan Covid-1903/08/202216-08-202216-08-202226-06-202418-10-2024Kabulkan Sebagian (AJD)1466/PTSN-MK.PA/KI-JBR/IX/202417-09-24Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian [6.2] Menyatakan bahwa 1. 2. 3. 4. 5. 6. merupakan dokumen yang terbuka [6.3] Dokumen kontrak pada pengadaan Barang & Jasa .................................................................................................................... merupakan dokumen yang terbuka, namun berpotensi mengandung informasi yang dikecualikan. [6.4] Menyatakan bahwa dokumen : pembuatan sertifikat tanah pada program Pendataan Tanah Sistemastis Lengkap pada tahun anggaran 2017,2018,2019,2020 dan 2021, informasi publik yang dimohonkan adalah a. b. c. d. merupakan dokumen yang terbuka, namun berpotensi mengandung informasi yang dikecualikan dan tidak dikuasai oleh Termohon. [6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen sebagaimana tercantum pada paragraf [6.2] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap [6.6] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen sebagaimana tercantum pada paragraf [6.3] kepada Pemohon setelah terlebih dahulu melakukan uji konsukeunsi dan menghitamkan/mengaburkan bagian informasi yang dikecaulikan. sejak putusan ini berkekuatan hukum tetapa [6.7] Menetapkan biayaa penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
DF 10752091/K-B1/PSI/KI-JBR/VI/2022Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Badan HukumAkta Notaris SK Kemenkumham FC KTP SKT Notaris Soal Berita NegaraPemerintah Desa Unit Kerja Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor24 March 202218/04/202215 June 2022Husni Farhani MubaroqDadan SaputraDedi DharmawanYudaningsih/MahiMSnandi SobandianaDokumen pengelolaan keuangan Desa Sukarasa 03/08/202229-05-2024/06-06-202403-07-24Ajudikasi (Kebulkan sebagian)1452/PTSN-MK.MA/KI-JBR/VII/202402-07-24Memtuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. [6.2] Menyatakan bahwa informasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. merupakan informasi yang terbuka dokumen kontrak pada pengadaaan Barang dan Jasa melalui penyedia................................... merupakan informasi yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan. [6.3] Dokumen pembuatan sertifikat tanah pada program pendaftaraan tanah sistematis lengkap (PTSL), Merupakan informasi yang terbuka, namun mengandung informasi yang dikecualikan dan tidak dikuasai oleh Termohon. [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberika salinan dokumen sebagaimana disebutkan pargraf [6.2] segagaimana mengacu pada pargraf [4.79] kepada Pemohon setelah terlebih dahulu menghitmamkan/mengaburkan bagian informsi yang dikecualikan. Dokumen a quo diserhakan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. [6.5]mMenetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
DF 10802095/K-B1/PSI/KI-JBR/VII/2022Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Badan HukumAkta Notaris SK Kemenkumham FC KTP SKT Lembar Berita NegaraPPID Desa Bengle Kabupaten Karawang11 April 202227/04/020229 June 202212-7-2024Husni Farhani MubaroqDadan SaputraDedi DharmawanMahiFMInandi Sobandiana03/08/202216-08-2216-08-202418-09-202418-10-202426-09-2024Mediasi1469/PTSN-MK.M/KI-JBR/IX/202425-09-24Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 10812096/K-A37/PSI/KI-JBR/VII/2022Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Badan HukumAkta Notaris SK Kemenkumham FC KTP SKT Lembar Berita NegaraDPRD Kabupaten Karawang28 March 202225/04/202229 June 202212-07-2022Husni farhani MubaroqDadan SaputraDedi DharmawanMahiRDMNandi Sobandiana03/08/202216/08/202216-08-202215-8-202411-10-24Kabulkan Sebagian (AJD)1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/202410-09-24Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian [6.2] Menyatakan bahwa : A. B. C. D. merupakan dokumen yang terbuka, tetapi mengandung informasi yang dikecualikan [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana tercantum dalam paragraf [6.2] ............. [6.4] Menetapkan biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon
DF 11292121/K-G2/PSI/KI-JBR/XI/2022Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Badan HukumPerum Percetakan Negara RI FC KTP SK Kemenkumham Lampiran ARTSMPN 23 Kota Bekasi2 August 202202/09/202225 October 202214-11-2022YudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraHusni Farhani MubarokMFNandi Sobandi24/01/202424-01-202431-01-202421-02-24Mediasi1423/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/202420-02-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 11302122Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Badan HukumPerum Percetakan Negara RI FC KTP SK Kemenkumham Lampiran ARTSMPN 09 Kota Bekasi1 August 202208/09/202225 October 202214-11-2022YudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraFMINandi Sobandi24/01/202424-01-202421-02-24Mediasi1424/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/202420-02-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 11362130Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Badan HukumFC KTP SK Kemenkumham Perum Percetakaan Negara Akta Notaris Berita NegaraPemerintah Desa Singajaya5 September 202220/09/202222 November 202201-12-2022YudaningsihDadan SaputraDedi DharmawanNandi Sobandiana24/01/2024Sela1414/PTSN-MK.PA/KI-JBR/I/202424-01-24Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi pemohon dengan nomor register 2130/K-B1/PSI/KI-JBR/XII/2022
DF 11372129Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Badan HukumFC KTP SK Kemenkumham Perum Percetakaan Negara Akta Notaris Berita NegaraPPID-ATR/BPN-KBB5 September 202220/09/202222 November 202201-12-2022YudaningsihDadan SaputraDedi DharmawanNandi Sobandiana26-11-2022Hardcopy dan softcopy informasi yang dimohonkan sebagai berikut: Informasi publik tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Bandung Barat. 1. Daftar nama, Alamat dan luas tanah/lahan yang diajukan oleh Tim Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2. Daftar nama penerima bantuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 3. Fotocopy penerima biaya pembuatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari masing-masing penerima sertifikat 24/01/2024Sela (KDL)1413/PTSN-MK.PA/KI-JBR/I/202424-01-24Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan Nomor register 2129/K-FS/PSl/KI-JBR/XIl/2022
DF 11382128Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Badan HukumFC KTP SK Kemenkumham Perum Percetakaan Negara Akta Notaris Berita NegaraPemerintah Desa Singajaya5 September 202220/09/202222 November 202201-12-2022YudaningsihDadan SaputraDedi DharmawanNandi SobandianaTL084/SKTL/PSI/XII/202223-11-2022Hard copy dan soft copy Pengelolaan Dana Desa seperti yang di maksud pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain: 1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran tahun 2019 dan 2020 dan 2021 2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada ANGGARAN tahun 2019, 2020 dan 2021: a. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa b. Rencana kerja kegiatan Desa 3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran tahun 2019, 2020 dan 2021 disertai dengan: a. Laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan: a. Laporan realisasi kegiatan; dan b. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. 4. Laporan Pengelolaan Aset Desa seperti yang dimaksud pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan permendagri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Lampiran nya Tahun Anggaran tahun 2019, 2020 dan 2021 antara lain: a. Buku Inventaris Desa b. Daftar aset desa yang dihapus c. Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Inventaris Desa d. Daftar Status Penggunaan Aset Desa e. Peta Lokasi Aset Desa 5. Dokumen Kontrak Pada pengadaan barang dan jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola sepeerti yang dimaksud pada peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa tahun anggaran 2019,2020 dan 2021 antara lain: a. Surat Perintah Kerja b. Rencana Anggaran Biaya c. Spesifikasi Pekerjaan atau Barang Putusan 1411/PTSN-MKPA/KI-]BR/I/2024 Halaman 2 dari 15 d. Gambar Rencana e. Bukti pembayaran Tako Material atau penyedia Barang atau Pihak Pihak Ke 3. 6. LPJ BUMDes dan Usaha usaha Desa lainnya tahun 2019, 2020 dan 2021 7. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Dana Desa Tahun 2019, 2020 dan 2021; a. Jumlah dan Sumber bantuan baik APBD APBN dan Sumber lainnya b. Rencana Kegiatan Penggunaan Dana Covid c. Rencana Anggaran Biaya d. Daftar Penerima Bantuan e. Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran 24/01/2024Sela (KDL)1412/PTSN-MK.M.PA/KI-JBR/I/202424-01-24Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan Nomor register 2128/K-Bl/PSI/KI-JBR/XII/2022
DF 11392127Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Badan HukumFC KTP SK Kemenkumham Perum Percetakaan Negara Akta Notaris Berita NegaraPemerintah Desa Mekarjaya5 September 202220/09/202222 November 202201-12-2022YudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraNandi SobandianaTL082/SKTL/PSI/XI/202223-11-2-2022Hard copy dan soft copy Pengelolaan Dana Desa seperti yang di maksud pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain: 1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran tahun 2019 dan 2020 dan 2021 2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada ANGGARAN tahun 2019, 2020 dan 2021: a. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa b. Rencana kerja kegiatan Desa 3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran tahun 2019, 2020 dan 2021 disertai dengan: a. Laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan: a. Laporan realisasi kegiatan; dan b. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. 4. Laporan Pengelolaan Aset Desa seperti yang dimaksud pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan permendagri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Lampiran nya Tahun Anggaran tahun 2019, 2020 dan 2021 antara lain: a. Buku Inventaris Desa b. Daftar aset desa yang dihapus c. Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Inventaris Desa d. Daftar Status Penggunaan Aset Desa e. Peta Lokasi Aset Desa 5. Dokumen Kontrak Pada pengadaan barang dan jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola sepeerti yang dimaksud pada peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa tahun anggaran 2019,2020 dan 2021 antara lain: a. Surat Perintah Kerja b. Rencana Anggaran Biaya c. Spesifikasi Pekerjaan atau Barang Putusan 1411/PTSN-MKPA/KI-]BR/I/2024 Halaman 2 dari 15 d. Gambar Rencana e. Bukti pembayaran Tako Material atau penyedia Barang atau Pihak Pihak Ke 3. 6. LPJ BUMDes dan Usaha usaha Desa lainnya tahun 2019, 2020 dan 2021 7. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Dana Desa Tahun 2019, 2020 dan 2021; a. Jumlah dan Sumber bantuan baik APBD APBN dan Sumber lainnya b. Rencana Kegiatan Penggunaan Dana Covid c. Rencana Anggaran Biaya d. Daftar Penerima Bantuan e. Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran 24/01/2024Sela (KDL)1411/PTSN-MK. PA/KI-JBR/I/202424-01-24Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan Nomor register 2127/K-Bl/PSI/KI-JBR/XII/2022
DF 11452137/K-A39/PSI/KI-JBR/XII/2022Pemantau Keuangan Negara (PKN)BAdan HukumTambahan Berita Negara SK KemenkumhamPemerintah Kabupaten Karawang Unit Kerja Inspektorat29 August 202204/10/20222 December 202214-12-2022YudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraHusni farhani MubaroqDCNandi Sobandiana24/01/202424-01-20242-2-2024 / 12 -09-202426-09-2024Kabulkan sebagian (AJD)1470/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/202425-09-24Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian [6.2] Menyatakan bahwa. dokumen kontrak salinan Laporan pertanggung jawaban pada paket pekerjaan dan kegiatan tahun anggaran 2020 dan 2021 di satuan kerja OPD inspektorat Kab.Karawang & Informasi Publik yang kamai mohonkan sebagaimana dimaksud dalam Perki Nomor 1 tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas : A. Tahap Pemilihan, meliputi: 1. 2. 3. 4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan 5. Gamabar Rencana Pekerjaan 6. B. Tahap Pelakasanaan, Meliputi: 1. 2. 3. Surat Pesanan E-Purchasing 4. Surat Perintah Membayar 5. Surat Perintaha Pencairan Dana 6. 7. BAP Hasil Pekerjaan 8. BAP Serah terima sementara 9. Berita acara serah terima atau Final Hand Over merupakan dokumen yang terbuka, tetapi berpotensi mengandung Informasi yang dikecualikan [6.3] Daftar nama-nama pegawai penerima honor upah kegiatan beserta bukti fotocopy kwitansi pembayaran honor pada paket pekerjaan sesuaiSirp tahun 2020 & 2021. Merupakan dokumen yang dikecualikan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap [6.5] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
DF 11522138/K-G2/PSI/KI-JBR/XII/2022Pemantau Keuangan Negara (PKN)Badan HukumAkta AD/RT notaris SK Kemenkumham Tambahan Berita NegaraSMPN 06 Kota Bekasi 20 September 202218/10/202225/10/202213 December 202221-12-2022YudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraHusni Farhani MubarokAKLNandi. SLaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dan 202124/01/202424-01-202431-01-202421-02-2024Mediasi1425/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/202420-02-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 11532139/K-B1/PSI/KI-JBR/XII/2022Pemantau Keuangan Negara (PKN)Badan HukumSK KemenkumhamPemerintah Desa Muktiwari Kabupaten Bekasi28 September 202218/10/202213 December 202221/12/2022YudaningsihDadan SaputraDedi DharmawanAYPNandi. S1. Perdes tentang APBDes beserta lampirannya 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dokumen Pelaksanaan Perobahan Anggaran 3. Perdes tentang LPJ beserta lampirannya 4. Laporan Pengelolaan Aset Desa 5. Dokumen kontrak pada pengadaan barang dan jasa baik melalui Pengedia Jasa maupun Swakelola 6. LPJ BUMDes dan usaha - usaha Desa lainnya 7. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Dana Desa 2020 dan 2021 8. Pembuatan Sertifikat Tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis pada T.A. 2017 - 202110/01/202410-01-202417-01-20246-8-202410-9-2024Kabulkan sebagian (AJD)1457/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/202409/10-2024Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian [6.2] Menyatakan bahwa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. merupana informasi yang terbuka Dokumentasi Kontrak pada pengadaan....................................................................................................................................................................................................... merupakan dokumen terbuka, tetapi mengandung informasi yang dikecualikan [6.3] Dokumen pembuatan sertifikat tanah pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen............................................................................................................................................................................... [6.5] Menetapkan biaya penggandaan informasii dibebankan kepada Pemohon.
DF 11542140/K-B1/PSI/KI-JBR/XII/2022Pemantau Keuangan Negara (PKN)Badan HukumAkta AD/RT notarisPemerintah Desa Setia Mulya Kabupaten Bekasi21 September 202217/10/202210 January 202421/12/2022YudaningsihDadan SaputraDedi DharmawanNandi. STL 092/SKTL/PSI/XII/202214-12-202221. Perdes tentang APBDes beserta lampirannya 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dokumen Pelaksanaan Perobahan Anggaran 3. Perdes tentang LPJ beserta lampirannya 4. Laporan Pengelolaan Aset Desa 5. Dokumen kontrak pada pengadaan barang dan jasa baik melalui Pengedia Jasa maupun Swakelola 6. LPJ BUMDes dan usaha - usaha Desa lainnya 7. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT Dana Desa 2020 dan 2021 8. Pembuatan Sertifikat Tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis pada T.A. 2017 - 202110/01/202410-01-202417-01-202406-08-2024/11-10-202419-9-2024Kabulkan sebagian (AJD)1467/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/202417-09-2024Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian [6.2] Menyatakan bahwa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. merupana informasi yang terbuka Dokumentasi Kontrak pada pengadaan....................................................................................................................................................................................................... merupakan dokumen terbuka, tetapi mengandung informasi yang dikecualikan [6.3] Dokumen pembuatan sertifikat tanah pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen............................................................................................................................................................................... Merupakan dokumen yang terbuka namun berpotensi mengandung informasi yang dikecualikan dana tidak dikasau oleh Termohon [6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen sebagaiamana tercantum pada paragraf [6.2] sejak putusan ini berkeuatan hukum tetap [6.6] Memerintahkana kepada Termohon untuk memberikan dokumen sebagaimana tercantum pada paragraf [6.3] kepada Pemohon setelah terlebih dahulu melakukan uji konsukensi dan menghitamkan /mengaburkan bagian informasi yang dikecualikan sejak putusan ini berkeuatan hukum tetap [6.7] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon [6.5] Menetapkan biaya penggandaan informasii dibebankan kepada Pemohon.
DF 11582146/K-B1/PSI/KI-JBR/XII/2022Pemantau Keuangan Negara (PKN)Badan HukumTambahan Berita NegaraPemerintah Desa Pahlawan Setia 21 September 202217/10/202216 Desember 202230 Desember 2022YudaningsihDadan SaputraDedi DharmawanHusni Farhani MubarakDTNandi. S21 Desember 2022Format Hardcopy dan Softcopy Pengelolaan Dana Desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain: 1. Perdes tentang APBDes beserta lampirannya dan perubahan APBDes TA. 2017 - 2021 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perobahan Anggaran (DPPA) pada TA. 2017-2021 3. Perdes tentang LPJ beserta lampirannya tentang APBDes dan perubahannya TA. 2017-2021 4. Laporan Pengelolaan Aset Desa 5. Kontrak pada Pengadaan Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 6. LPJ BUMDes dan usaha - usaha Desa lainnya 7. Laporan penggunaan dana BLT Penanggulangan dan Pencegahan Covid 19 tahun 2020 dan 2021 8. Pembuatan Sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis TA. 2017-202117/02/2024Sela (KDL)1406/PTSN-MK.PA/KI-JBR/I/202417-01-2024Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan Nomor register 2146/K-B1/PSI/KI-JBR/XII/2022
DF 11592147Pemantau Keuangan Negara (PKN)Badan HukumAkta AD/RT notarisPemerintah Desa Samudra Jaya21 September 202217/10/202216 December 202217-01-2024YudanigsihDadan SaputraDedi DharmawanHusni Farhani MubarokFMINandi. STL99/SKTL/PSI/XII/202220-12-2022Format Hardcopy dan Softcopy Pengelolaan Dana Desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain: 1. Perdes tentang APBDes beserta lampirannya dan perubahan APBDes TA. 2017 - 2021 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perobahan Anggaran (DPPA) pada TA. 2017-2021 3. Perdes tentang LPJ beserta lampirannya tentang APBDes dan perubahannya TA. 2017-2021 4. Laporan Pengelolaan Aset Desa 5. Kontrak pada Pengadaan Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 6. LPJ BUMDes dan usaha - usaha Desa lainnya 7. Laporan penggunaan dana BLT Penanggulangan dan Pencegahan Covid 19 tahun 2020 dan 2021 8. Pembuatan Sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis TA. 2017-202117/01/2024Sela (KDL)1407 /PTSN-MK. PA/KI-JBR/I/202417-01-2024Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permol1onan sengketa informasi Pemohon dengan Nomor register 2147/K-B1/PSl/Kl-JBR/Xll/2022
DF 11602148/K-B1/PSI/KI-JBR/XII/2022Pemantau Keuangan Negara (PKN)Badan HukumSK KemenkumhamPemerintah Desa Segara Jaya 21 September 202217/10/202216 December 202230-12-2022YudanigsihDadan SaputraDedi DharmawanNandi. STL 100/SKTL/PSI/XII/202221-12-2022Format Hardcopy dan Softcopy Pengelolaan Dana Desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain: 1. Perdes tentang APBDes beserta lampirannya dan perubahan APBDes TA. 2017 - 2021 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perobahan Anggaran (DPPA) pada TA. 2017-2021 3. Perdes tentang LPJ beserta lampirannya tentang APBDes dan perubahannya TA. 2017-2021 4. Laporan Pengelolaan Aset Desa 5. Kontrak pada Pengadaan Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 6. LPJ BUMDes dan usaha - usaha Desa lainnya 7. Laporan penggunaan dana BLT Penanggulangan dan Pencegahan Covid 19 tahun 2020 dan 2021 8. Pembuatan Sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis TA. 2017-202124/12/2024Sela (KDL)1415/PTSN-MK.PA/KI-JBR/I/202424-01-2024Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan Nomor register 2148/K-81/PSl/KI-JBR/XIl/2022
DF 11632150Pemantau Keuangan Negara (PKN)Badan HukumAkta AD/RT notarisPemerintah Desa Segara Makmur, Kabupaten Bekasi21 September 202217/10/202221 December 202230-12-2022YudanigsihDadan SaputraDedi DharmawanRDMNandi. STL102/SKTL/PSI/XII/202223-12-2022Format Hardcopy dan Softcopy Pengelolaan Dana Desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain: 1. Perdes tentang APBDes beserta lampirannya dan perubahan APBDes TA. 2017 - 2021 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perobahan Anggaran (DPPA) pada TA. 2017-2021 3. Perdes tentang LPJ beserta lampirannya tentang APBDes dan perubahannya TA. 2017-2021 4. Laporan Pengelolaan Aset Desa 5. Kontrak pada Pengadaan Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 6. LPJ BUMDes dan usaha - usaha Desa lainnya 7. Laporan penggunaan dana BLT Penanggulangan dan Pencegahan Covid 19 tahun 2020 dan 2021 8. Pembuatan Sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis TA. 2017-202110/01/202417-01-2024Sela (KDL)1408/PTSN-MK.PA/KI-JBR/I/202417-01-2024Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan Nomor register 2150/K-Bl/PSl/KI-JBR/XII/2022
DF 11642151/K-B1/PSI/KI-JBR/XII/2022Pemantau Keuangan Negara (PKN)Badan HukumAkta AD/RT notarisPemerintah Desa Pantai Makmur, Kabupaten Bekasi21 September 202217/10/202221 December 202230-12-2024YudanigsihDadan SaputraDedi DharmawanAYPNandi. STL102/SKTL/PSI/XII/202223-12-20222Format Hardcopy dan Softcopy Pengelolaan Dana Desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain: 1. Perdes tentang APBDes beserta lampirannya dan perubahan APBDes TA. 2017 - 2021 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perobahan Anggaran (DPPA) pada TA. 2017-2021 3. Perdes tentang LPJ beserta lampirannya tentang APBDes dan perubahannya TA. 2017-2021 4. Laporan Pengelolaan Aset Desa 5. Kontrak pada Pengadaan Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 6. LPJ BUMDes dan usaha - usaha Desa lainnya 7. Laporan penggunaan dana BLT Penanggulangan dan Pencegahan Covid 19 tahun 2020 dan 2021 8. Pembuatan Sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis TA. 2017-202110/01/202417-01-2024Sela (KDL)1409/PTSN-MK.PA/KI-JBR/I/202417-01-2024Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan Nomor register 2151/K-B1/PSI/KI-JBR/XII/2022
DF 11652152Pemantau Keuangan Negara (PKN)Badan HukumAkta AD/RT notarisPemerintah Desa Pusaka Rakyat, Kabupaten Bekasi21 September 202217/10/202221 December 202230-12-2022YudanigsihDadan SaputraDedi DharmawanMFNandi. SFormat Hardcopy dan Softcopy Pengelolaan Dana Desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain: 1. Perdes tentang APBDes beserta lampirannya dan perubahan APBDes TA. 2017 - 2021 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perobahan Anggaran (DPPA) pada TA. 2017-2021 3. Perdes tentang LPJ beserta lampirannya tentang APBDes dan perubahannya TA. 2017-2021 4. Laporan Pengelolaan Aset Desa 5. Kontrak pada Pengadaan Barang dan Jasa baik melalui penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 6. LPJ BUMDes dan usaha - usaha Desa lainnya 7. Laporan penggunaan dana BLT Penanggulangan dan Pencegahan Covid 19 tahun 2020 dan 2021 8. Pembuatan Sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis TA. 2017-202110/01/202417/02/2024Sela (KDL)1410/PTSN-MK. PA/KI-JBR/1/202417-01-2024Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan nomor register 2152/K-B1/PSI/KI-JBR/Xll/2022
DF 12142311/K-G2/PSI/KI-JBR/I/2024Perkumpulan Pemantau Keungan NegaraSMPN 1 MANIS 24 January 202313/02/20239 April 202302-01-2024YudaningsihDadan SaputraDedi DharmawanHusni Farhani MubaroqMFNandi SobandiPermintaan Informasi Publik tentang Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS 31/01/202426-06-202403-07-202418-7-2024Mediasi1454/PTSN-MK.M/KI-JBR/VII/202417-07-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalakan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 12152312Perkumpulan Pemantau Keungan NegaraSMAN 1 MANIS 30 January 202313/02/20239 April 202303-01-2024YudaningsihDadan SaputraDedi DharmawanHusni Farhani MubaroqAYPNandi SobandiPermohonan Informasi Publik tentang Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS 31/01/202426-06-202426/06/20243-7-2024Mediasi1451/PTSN-MK.M/KI-JBR/VII/202402-07-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalakan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 122111-01-2024 / 18-01-2024 / 25-01-2024Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ)Badan HukumPemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Kesehatan13 February 202323/02/202328/02/202329/03/202311 April 202303-05-2023Husni farhani MubarokYudaningsihDedi DharmawanMSP/RDMNandi STL021/SKTL/PSI/IV/202317-04-2023Melihat dan mengetahui realisasi program PEN untuk biaya perawatan pasien Covid-19 untuk T.A. 202106/09/202314-09-202314-09-202311-01-2024 / 18-01-2024Sela (Gugur)1416/PTSN-MK.PA/KI-JBR/I/202425-01-2024Memutuskan, [4.1] Menyatakan permohonan Pemohon dengan Nomor registrasi 2200/PAl/ PSI/Kl-JBR/V /2023 gugur.
DF 12312314/K-B1/PSI/KI-JBR/I/2024Perkumpulan Pemantau Keuangan NegaraPemerintah Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung 28 January 202313/03/202319 May 202302-01-2024YudaningsihDadan SaputraDedi DharmawanHusni Farhani MubaroqRDMNandi SLPJ dan Kontrak Pengadaan Barang 31/01/202431-01-202407-02-202420-03-2024 / 11-10-202418-9-2024Kabulkan sebagian (AJD)1465/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/202417-09-2024
DF 12332316Perkumpulan Pemantau Keuangan NegaraDPRD Kabupaten Bandung 28 December 202214/03/202319 May 202302-01-2024YudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraNandi SobandianaLPJ dan Kontrak Pengadaan Barang 31/01/2024Sela (KDL)1417/PTSN-MK.PA/KI-JBR/I/202431-01-2024Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan nomor register 2316/K-A37/PSI/KI-JBR/I/2024
DF 12362222/K- A2/PSI/KI- JBR/VI/20 23Alfons Bersady, SH & Rekan Kuasa Hukum dari Lena Wijaya, Marsuddin, Prayitno Wijaya, Nami, Ropada, dan MarullahPemerintah Kota Bekasi Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi23 February 202309/03/202327/03/202303/05/202323 May 202314-06-2023Dadan SaputraDedi DharmawanRDMU. Maman Salinan informasi terkait dengan Surat Keterangan Objek Pajak nomor S-184/WPJ.07/kb/08/1990 atas nama Saon bin Gandil. 20/07/202327-07-202327-07-202302-08-2023/ 31-08-202311-01-2024Ajudikasi1405/PTSN-MK.MA/KI-JBR/I/202410-01-2024Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan untuk sebagian. [6.2] Menyatakan Bahwa : Informasi tertulis yang berisi alasan tidak tercatatnya 2 (dua) bidang tanah pada BIS data; 1. Nomor Induk 07071, Nomor Objek 31719 Persil 00027 atas nama Saon Bil Gandil 2. Nomor Induk 07072, Nomor Objek 31720 Persil 00025 atas nama Saon Bil Gandil merupakan informasi yang terbuka untuk Pemohon [6.3] Menyatakan bahwa peta bidang tanah sebagaimana tercantum pada paragraf [6.2] merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon sehingga tidak wajib diberikan. [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang tercantum dalam pargraf [6.2] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap [6.5] Menetapkab biaya penggandaan informasi wajib dibebankan kepada Pemohon.
DF 12532317/K-B1/PSI/KI-JBR/I/2024Perkumpulan Pemantau Keuangan NegaraPemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur11 April 202308/05/20233 June 202402/02/2024YudaningsihDadan SaputraDedi DharmawanHusni farhani MubaroqFMINandi SobandianaSalinan Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. 31/01/202410-10-202410/09/202418-10-2024Mediasi1464/PTSN-MK.M/KI-JBR/IX/202417-09-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 12552319/K-B1/PSI/KI-JBR/I/2024Perkumpulan Pemantau Keuangan NegaraPemerintah Desa Lembarsari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur10 April 202309/05/20233 July 202302-01-2024YudaningsihDadan SaputraDedi DharmawanHusni Farhani MubaroqMFNandi SobandiSalinan Dokumen Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 202231/01/202403-07-202403-07-202418-07-2024Mediasi1455/PTSN-MK.M/KI-JBR/VII/202417-7-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalakan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 12702240/K-B1/PSI/KI-JBR/VII/2023Asun NirwantoPemerintah Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi 9 May 202431/05/202427 July 202331-07-2023Dadan SaputraIjang FaisalDedi DharmawanHusni Farhani MubaroqESAgus SupriyantoInformasi atas salinan dokumen baik Softcopy atau Hardcopy terkait: 1. Perdes tentang APBDes Sukawijaya T.A. 2021 dan 2022 beserta perubahannya, 2. Perdes Sukawijaya tentang Pengelolaan Aset, 3. Peraturan Kepala Desa Sukawijaya tentang penetapan harga sewa tanah Kas T.A. 2021 dan 2022, 4. Surat tanda terima setoran/bukti pembayaran sewa Tanah Kas Desa/TKD dari penyewa ke rekening Desa Sukawijaya T.A. 2021 dan 2022, 5. Buku inventalisir aset/barang, 6. Kepemilikan Tanah atas berdirinya Kantor Desa Sukawijaya, 7. Kepemilikan Tanah Desa/Bengkok Desa Sukawijaya, dan 8. Dokumen barang milik Desa Sukawijaya yang diperoleh dari belanja modal APBDes tahun 2019.2020,2021,2022. 01/02/202401-02-202421-03-2024 / 02-05-202408-05-2024Ajudikasi (kabulkan seluruhnya)1438/PTSN-MK/KI-JBR/V/202408-05-2024Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. [6.2] Menyatakan bahwa informasi 1. Dokumen Perdes tentang APBDes Sukawijaya T.A 2021 & 2022 beserta perubahannya 2. Dokumen Perdes Sukawijaya tentang pengelolaan aset 3. Dokumen peraturan Kepala Desa Sukawijaya tentang penetepan harga sewa tanah Kas T.A 2021 & 2022 4. Surat tanda terima setoran/bukti pembayaran sewa tanah kas desa dari penyewa ke rekening Desa Sukawijaya T.A 2020 & 2022 5. Dokumen buku inventaris asset/barang 6. Dokumen kepemilikan tanah atas berdirinya kantor desa sukawijaya 7. Dokumen kepemilikan tanah desa/bengkos desa sukawijaya dan 8. Dokumen barang milik desa sukawijaya yang diperoleh dari belanja modal APBDes T.A 2019,2020,2021 & 2022 adalah informasi terbuka [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan saliman dokumen yang dikuasai Termohon yang dimohon oleh Pemohon sebagaimanan dimaksud pada pargrat [6.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan tetap. [6.4] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
DF 12712241/K-B1/PSI/KI-JBR/VII/2023Asun NirwantoPemerintah Desa Sukakarsa Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi15 May 202305/06/202327 July 202331-07-2023Dadan SaputraIjang FaisalDedi DharmawanHusni Farhani MubaroqNVAgus SupriyantoInformasi atas salinan dokumen baik Softcopy atau Hardcopy terkait: 1. Perdes tentang APBDes Sukawijaya T.A. 2021 dan 2022 beserta perubahannya, 2. Perdes Sukawijaya tentang Pengelolaan Aset, 3. Peraturan Kepala Desa Sukawijaya tentang penetapan harga sewa tanah Kas T.A. 2021 dan 2022, 4. Surat tanda terima setoran/bukti pembayaran sewa Tanah Kas Desa/TKD dari penyewa ke rekening Desa Sukawijaya T.A. 2021 dan 2022, 5. Buku inventalisir aset/barang, 6. Kepemilikan Tanah atas berdirinya Kantor Desa Sukawijaya, 7. Kepemilikan Tanah Desa/Bengkok Desa Sukawijaya, dan 8. Dokumen barang milik Desa Sukawijaya yang diperoleh dari belanja modal APBDes tahun 2019.2020,2021,dan 2022. 01/02/202401-02-202421-03-2024 / 02-05-20248-5-2024Ajudikasi (kabulkan seluruhnya)1439/PTSN-MK/KI-JBR/V/202408-05-2024Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. [6.2] Menyatakan bahwa informasi 1. Dokumen Perdes tentang APBDes Sukakarsa T.A 2021 & 2022 beserta perubahannya 2. Dokumen Perdes Sukakarsa tentang pengelolaan aset 3. Dokumen peraturan Kepala Desa Sukakarsa tentang penetepan harga sewa tanah Kas T.A 2021 & 2022 4. Surat tanda terima setoran/bukti pembayaran sewa tanah kas desa dari penyewa ke rekening Desa Sukakarsa T.A 2020 & 2022 5. Dokumen buku inventaris asset/barang 6. Dokumen kepemilikan tanah atas berdirinya kantor desa Sukakarsa 7. Dokumen kepemilikan tanah desa/bengkos desa Sukakarsa dan 8. Dokumen barang milik desa Sukakarsa yang diperoleh dari belanja modal APBDes T.A 2019,2020,2021 & 2022 adalah informasi terbuka [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan saliman dokumen yang dikuasai Termohon yang dimohon oleh Pemohon sebagaimanan dimaksud pada pargrat [6.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan tetap. [6.4] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
DF 12742244/K-B1/PSI/KI-JBR/VII/2023Asun NirwantoPemerintah Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi8 May 202329/05/202328 July 202331-07-2023Dadan SaputraIjang FaisalDedi DharmawanHusni Farhani MubaroqNVAgus SupriyantoInformasi atas salinan dokumen baik Softcopy atau Hardcopy terkait: 1. Perdes tentang APBDes Sumber Urip T.A. 2021 dan 2022 beserta perubahannya, 2. Perdes Sumber Urip tentang Pengelolaan Aset, 3. Peraturan Kepala Desa Sumber Urip tentang penetapan harga sewa tanah Kas T.A. 2021 dan 2022, 4. Surat tanda terima setoran/bukti pembayaran sewa Tanah Kas Desa/TKD dari penyewa ke rekening Desa Sumber Urip T.A. 2021 dan 2022, 5. Buku inventalisir aset/barang, 6. Kepemilikan Tanah atas berdirinya Kantor Desa Sumber Urip, 7. Kepemilikan Tanah Desa/Bengkok Desa Sumber Urip, dan 8. Dokumen barang milik Desa Sumber Urip yang diperoleh dari belanja modal APBDes tahun 2019.2020,2021,dan 2022. 01/02/202401-02-202421-03-2024 / 02-05-202408-05-2024Ajudikasi (kabulkan seluruhnya)1442/PTSN-MK.MA/KI-JBR/V/202408-05-2024Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. [6.2] Menyatakan bahwa informasi 1. Dokumen Perdes tentang APBDes Karang bahagia T.A 2021 & 2022 beserta perubahannya 2. Dokumen Perdes Karang Bahagia tentang pengelolaan aset 3. Dokumen peraturan Kepala Desa Karang Bahagia tentang penetepan harga sewa tanah Kas T.A 2021 & 2022 4. Surat tanda terima setoran/bukti pembayaran sewa tanah kas desa dari penyewa ke rekening Karang Bahagia T.A 2020 & 2022 5. Dokumen buku inventaris asset/barang 6. Dokumen kepemilikan tanah atas berdirinya kantor desa Karang Bahagia 7. Dokumen kepemilikan tanah desa/bengkos desa Karang Bahagia dan 8. Dokumen barang milik desa Karang Bahagia yang diperoleh dari belanja modal APBDes T.A 2019,2020,2021 & 2022 adalah informasi terbuka [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan saliman dokumen yang dikuasai Termohon yang dimohon oleh Pemohon sebagaimanan dimaksud pada pargrat [6.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan tetap. [6.4] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
DF 12822253/K-A18/PSI/KI-JBR/VIII/2023Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar)Badan HukumPemerintah Kabupaten Garut unit kerja Dinas Pemuda dan Olahraga 23 May 202312/06/202315 August 202319-08-2023YudanigsihDedi DharmawanDadan SaputraHusni Farhani MubarokADVAgus SupriyantoPermohonan Informasi Publik, diantaranya sebagai berikut: 1. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024, 2. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan 2023, 3. Dokumen RKA Tahun 2022 dan 2023, 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan 2023, 5. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 dan 2022, 6. Dokumen Inventalisir Aset/Barang milik Negara/Pemerintah, dan 7. Dokumen Pendapatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut Tahun 2022. 22/02/202422-02-202427-02-2024Mediasi1427/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/202426-02-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana di dalam kesepakatan a quo.
DF 12832254/P-A4/PSI/KI-JBR/VIII/2023Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar)Badan HukumPemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Pendidikan24 May 202319/06/202314/06/202315 August 202318-08-2023YudanigsihDedi DharmawanDadan SaputraHusni Farhani MubarokNVAgus Supriyanto"Permohonan Informasi Publik, diantaranya sebagai berikut: 1. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023, 2. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan 2023, 3. Dokumen RKA Tahun 2022 dan 2023, 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA dan DPPA) Tahun 2022 dan 2023, 5. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 dan 2022, dan 6. Dokumen Inventarisir Aset/Barang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terbaru."22/02/202422-02-202427-02-2024Mediasi1428/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/202426-02-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a Quo.
DF 12902259/K-B1/PSI/KI-JBR/IX/2023Dr. Hj. Lilis Patimah, S.Pd., M.Si, Dedeh Nurlela, Erna Nuraena, S.Ag., Dalis Sungkawa Permana, Davin Santika Permana Dana Ismaya, Samanudin, Encang Sukarya, Euis Rohmanah, dan Tatang Djuhaeri dengan Kuasa Hukum Dr. Iman Suswanto, SH., MH., Yudi Baehaqu Hudaya, SH., Ifan Herdiansyah, SH., Hermawan, S.H., M.H., Deky Rosdiana, SH., MH. dan Maulana Yusup S.H. Pemerintah Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung 24 July 202307/08/202310/08/202322/08/2023312 September 202319-09-2023Dadan SaputraHusni Farhani MubarokYudaningsihDCNandi SobandianaTL027/SKTL/PSI/IX/202315-09-2023Permohonan Penerbitan SKD dan Salinan C atas nama Moh. Idris 21/02/2024Sela (KDL)1426/PTSN-MK.PA/KI-JBR/II/202421-02-2024Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan Nomor Register : 2259/K-B1/PSI/KI-JBR/IX/2023
DF 12972264/K-G2/PSI/KI-JBR/X/2023Krustjok WahjonoSMP Negeri 3 Tarumajaya 10 August 202325/08/202319 October 202324/10/2023Husni Farhani MubarokYudanigsih Dedi DharmawanU.Maman Suparmaninformasi yang berkaitan dengan: 1. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) T.A. 2020/2021, 2. Standing Instruction (SI) belanja barang dan pegawai T.A. 2020/2021, 3. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran T.A. 2020, dan 4. Laporan Pertanggungjawaban seluruh anggaran yang diterima sekolah baik dari pusat, provinsi, kabupaten Bekasi, swasta, maupun usaha lain yang dilakukan oleh sekolah beserta lampiran dokumen lengkapnya. 25-01-202425-01-202401/02/2024Mediasi 1418/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/202431-01-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 12982265/K-G2/PSI/KI-JBR/X/2023Krustjok WahjonoSMP Negeri 1 Tambun Utara9 August 202325/08/202318 October 202324/10/2023Husni Farhani MubarokYudanigsih Dedi DharmawanDadan SaputraU.Maman SuparmanPermohonan Informasi salinan baik secara Softcoy ataupun Hardcopy dokumen diantaranya: 1. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) T.A. 2020/2021, 2. Standing Instruction (SI) belanja barang dan pegawai T.A. 2020/2021, 3. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran T.A. 2020, dan 4. Laporan Pertanggungjawaban seluruh anggaran yang diterima sekolah baik dari pusat, provinsi, kabupaten Bekasi, swasta, maupun usaha lain yang dilakukan oleh sekolah beserta lampiran dokumen lengkapnya. 25-01-2425/01/202401/02/2024Mediasi 1419/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/202431-01-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimanan tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 13012272/K-G2/PSI/KI-JBR/X/2023Krustjok WahjonoPeroranganSMP Negeri 9 Tambun Bekasi 19 October 202331/10/2023Husni Farhani MubarokYudanigsih Dedi DharmawanDadan SaputraPermohonan Informasi salinan baik secara Softcoy ataupun Hardcopy dokumen diantaranya: 1. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) T.A. 2020/2021, 2. Standing Instruction (SI) belanja barang dan pegawai T.A. 2020/2021, 3. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran T.A. 2020, dan 4. Laporan Pertanggungjawaban seluruh anggaran yang diterima sekolah baik dari pusat, provinsi, kabupaten Bekasi, swasta, maupun usaha lain yang dilakukan oleh sekolah beserta lampiran dokumen lengkapnya. 25-01-2425-01-202401-02-2024Mediasi1420/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/202425-01-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 13022273/K-G2/PSI/KI-JBR/X/2023Krustjok WahjonoPeroranganSMP Negeri 11 Tambun Selatan Kab. Bekasi19 October 202331/10/2023Husni Farhani MubarokYudanigsih Dedi DharmawanDadan SaputraPermohonan Informasi salinan baik secara Softcoy ataupun Hardcopy dokumen diantaranya: 1. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) T.A. 2020/2021, 2. Standing Instruction (SI) belanja barang dan pegawai T.A. 2020/2021, 3. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran T.A. 2020, dan 4. Laporan Pertanggungjawaban seluruh anggaran yang diterima sekolah baik dari pusat, provinsi, kabupaten Bekasi, swasta, maupun usaha lain yang dilakukan oleh sekolah beserta lampiran dokumen lengkapnya. 25-01-202425-01-202401-02-2024Mediasi1421/PTSN-MK. M/KI-JBR/II/202425-01-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 13112277/K-A12/PSI/KI-JBR/X/2023Toto Sudarto Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Kuningan14 August 202327/10/202327 October 202331/10/2023Dadan SaputraIjang FasialDedi DharmawanHusni Farhani MubaroqADVAgus1. Hard Copy Dokumen Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021 dan 2022, 2. Hard Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta perubahannya (DPPA) Tahun 2021 dan 2022, dan 3. Salinan Dokumen Rehabilitasi Jalan Pramuka Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. 30/05/202405-06-2024Sela (Gugur)1445/PTSN-MK.PA/KI-JBR/VI/202405-06-2024Memutuskan [4.1] Menyatakan permohonan Pemohon dengan Nomor Registrasi 2277/K-A12/PSI/KI-JBR/X/2023 Gugur
DF 13172283/K-G3/PSI/KI-JBR/XI/2023Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar)SMAN 17 Garut28 August 202319/09/202406/11/202308/11/2023YudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraHusni Farhani MubarokMFAgus SupriyantoInformasi Publik berupa dokumen : 1. Rencana Kerja Jangka Menengah yang sedang berjalan, 2. Rencana Kerja Jangka Pendek atau Kerja Tahunan T.A. 2022 dan 2023, 3. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan dokumen pertanggungjawaban Tahun 2021, 2022, dan 2023 4. Pendapatan dan pertanggungjawaban Dana Sumbangan Pendidikan Tahun 2021,2022, dan 2023, dan 5. Inventarisir barang milik negara/ Aset SMKN 3 Garut. 22/02/202422-02-202427-02-2024Mediasi1429/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/202426-02-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 13182284/K-B1/PSI/KI-JBR/XI/2023Muhammad Syarif Pemerintah Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi 28 August 202321/09/20237 November 202309/11/2023Husni Farhani MubarokYudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraU.Maman SuparmanSalinan informasi yang berkenaan dengan: 1. Letter C tanah Desa Cibuntu di Blok/Kls 29 Kohr No. C 555 di Rt. 02 Rw. 013 Desa Cibuntu Kec. Cibitung Ka. Bekasi; 2. Tata kelola pertanahan dan ruang, di Desa Cibuntu Kec. Cibitung Kab. Bekasi; 3. Peta Tanah Desa Cibuntu Kec. Cibitung Ka. Bekasi; 4. Perencanaan Fasilitas Umum, Sosial, dan Perumahan di Desa Cibuntu Kec. Cibitung Kab. Bekasi; 5. Izin - izin usaha dan peruntukannya di Desa Cibuntu Kec. Cibitung Kab. Bekasi; 6. Izin- izin Pembangunan Rumah - rumah oleh dan atau untuk kepentingan PT. Putra Alvita Pratama sebagai Pengembang Kawasan Perumahan Grand Wisata di lingkungan berpenduduk RT. 02 RW.013 Desa Cibuntu Kec. Cibitung Kab. Bekasi; 7. Izin AMDAL atas pembangunan rumah-rumah oleh dan atau untuk kepentingan PT. Putra Alvita Pratama sebagai Pengembang Kawasan Perumahan Grand Wisata di lingkungan berpenduduk RT. 02 RW.013 Desa Cibuntu Kec. Cibitung Ka. Bekasi; 8. Alokasi Dana Desa Cibuntu dan detail penggunaan dana Desa dari T.A. 2018 -2022 berjalan; dan 9. Jalan Desa Cibuntu dan anggaran pembangunan Jalan Desa dan saluran air di Desa Cibuntu 07/03/202407-03-202422-03-2024Mediasi1432/PTSN-MK.M/KI-JBR/III/202419-03-2024Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk Menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakata a quo.
DF 13192285/K-A19/PSI/KI-JBR/XI/2023Muhammad Syarif Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Unit Kerja Diskominfo 12 September 202326/09/20237 November 202309/11/2023Husni Farhani MubarokYudaningsihDedi DharmawanU.Maman SuparmanSalinan informasi yang berkenaan dengan: 1. Izin Lokasi dan atau Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang disetujui dan atau diberikan oleh Pemda kepada PT. Putra Alvita Pratama sebagai pengembang Kawasan Perumahan Grand Wisata; 2. Izin Lingkungan yang dikeluarkan dan atau disetujui Pemda Kab. Bekasi kepada PT. Putra Alvita Pratama sebagai pengembang Kawasan Perumahan Grand Wisata Kab. Bekasi; 3. Izin AMDAL dan atau UKL - UPL yang dikeluarkan atau disetujui Pemda Kab. Bekasi kepada PT. Putra Alvita Pratama sebagai pengembang Kawasan Perumahan Grand Wisata; 4. Tata Kelola Pertanahan dan ruang di Kab. Bekasi; 5. Perencanaan Sistem Jaringan Jalan dan Sistem Jaringan Drainase Terpadu Kab. Bekasi; dan 6. Perencanaan Fasilitas Sosial Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Kab. Bekasi. 07/03/202420-03-2024Sela1433/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/202420-03-2024Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan Nomor register : 2285/K-A19/PSI/KI-JBR/XI/2023
DF 13302292/P-F5/PSI/KI-JBR/XII/2023Slamet Bahtiar dan Aceng Margono dengan Kuasa Hukum Acep Sujana, S.H, M.H., Donatus Nabin, S.H., dan Riki Zaeni Muroqi, S.HATR/BPN Provinsi Jawa Barat16 October 202326/10/202311 December 202313-12-2023Husni Farhani MubarokYudaningsihDedi DharmawanRDMNandi SobandianaDokumen Copy berupa: 1. Surat bukti pengajuan perpanjangan SHGU No. 01 (sekarang No. 02 dan 03) atas nama PTPN VIII Batulawang yang dimohonkan pada tahun 2018, 2. Surat hasil pengukuhan yang dilakukan pada tahun 2018 berikut warkahnya, 3. Surat Berita Acara pelaksanaan Sidang Panitia B, yang menyetujui untuk di usulkan ke BPN Pusat serta masyarakat memohon CSR ke PTPN VIII Batulawang, dan 4. Surat Legal standing atas pengelolaan perkebunan karet setelah masa SHGU PTPN VIII habis masa berlakunya sejak tanggal 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh kantor ATR/BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat. 07/03/2024Sela (Premature)1431/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/20247-3-2024Memutuskan, [6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dengan Nomor Register 2292/P-F5/PSI/KI-JBR/XII/2023
DF 13382300/K-F14/PSI/KI-JBR/XII/2023Lambok Nababan dengan Kuasa Hukum LKBH HIPAKAD'63 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi 30 November 202304/12/202307/12/202308/12/202318 December 202329/12/2023Dadan SaputraYudaningsihHusni Farhani MubarokAYPNandi SobandianaPermohonan informasi terkait dengan dokumen - dokumen dan segala sesuatu informasi Keterangan dasar Asal - Usul Grosse Risalah Lelang, No. 92/2023 tanggal 12 Juni 2003, Nomor 93/2003 tanggal 12 Juni 2002, dan Nomor 93/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan RI, direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bekasi beserta turutanya. 28/03/2024Sela (Limpah)1434/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/202428-03-2024Memutuskan, [6.1] Menyatakan perkara a quo merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat. [6.2] Dalam hal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan penolakan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diterima.
DF 13422301/K-G2/PSI/KI-JBR/XII/2023Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar)SMPN 1 Garut14 October 202308/11/202321 December 202329/12/2023YudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraAYPAgus"Informasi Publik berupa dokumen : 1. Rencana Kerja Jangka Menengah yang sedang berjalan, 2. Rencana Kerja Jangka Pendek atau Kerja Tahunan T.A. 2022 dan 2023, 3. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan dokumen pertanggungjawaban Tahun 2021, 2022, dan 2023, 4. Pendapatan dan pertanggungjawaban Dana Sumbangan Pendidikan Tahun 2021,2022, dan 2023. "22/04/202422/02-2024 27-02-2024 / 06-03-202430-05-20246-8-2024AJD (Kebulkan sebagian)1456/PTSN-MK.MA/KI-JBR/VIII/202405-08-2024Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. [6.2.] Menyatakan bahwa : 1. Dokumen Rencana kerja Jangka Menengah SMPN 1 garut periode yang sedang berjalan. 2. 3. 4. Dokumen pendapaatan dan pertanggungjawaban Dana Sumbangan pendidikan tahun 2021 dan 2022, merupakan informasi yang terbuka [6.3] Menyatakan bahwa : [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan dokumen yang sesuai dengan pargrag [^>2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon [6.5] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
DF 13522325/K-B1/PSI/KI-JBR/I/2024Soni Sopian HadisPemerintah Desa Karang Sentosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi 23 January 202425-01-2024Husni Farhani MubaroqYudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraRCNandi SoebandiSalinan dokumen berupa softcopy atau hardcopy Peraturan Desa terkait dengan APBDes Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. 28/03/202428-03-202402-05-2024Mediasi1436/PTSN-MK.M/KI-JBR/V/202402-05-24Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 13542327/K-G2/PSI/KI-JBR/II/2024Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar)SMPN 2 Garut 14 November 202323/11/202304/12/202330 January 202405-02-2024YudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraHusni Farhani MubarokRUHAgus SupriyantoDokumen Rencana Kerja Tahun 2022 dan 2023, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Sekolah (RKAS), dan LPJ Dana Sumbangan Pendidikan Tahun 2021, 2022, dan 2023. 22/02/202422-02-202427-02-2024Mediasi1430/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/202426-02-24Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 13552328/K-A19/PSI/KI-JBR/II/2024Soni Sopian HadisPemerintah Kabupaten Bekasi Unit Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai PPID Utama 24 November 202313/12/20231 February 202406-02-2024Husni Farhani MubaroqYudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraESNandi SoebandiPermohonan informasi salinan baik Softcopy/ hardcopy terkait dengan : Dokumen Rencana Bisnis Anggaran, Rancangan DPA, Laporan Keuangan, dan Buku Aset untuk beberapa RSUD di Kabupaten Bekasi Tahun 2022 - 2023. 28/03/202420-06-2420-06-202427-06-2024 / 18-07-202411-10-2024kabulkan sebagian (AJD)1460/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/202410-09-24Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. [6.2] Menyatakan bahwa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. adalah dokumen yang terbuka [6.3] Menyatakan bahwa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. merupakan dokumen yang tebuka apabila sudah bersifat audited sesuai audited dengan hasil Pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR,DPD dan DPRD. [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberika salinan dokumen yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkeuatan hukum tetap. [6.5] Menetapkan biaya penggangaan informasi dibebankan kepada Pemohon.
DF 13652237/K-E2/PSI/KI-JBR/II/2024Tuti Suryati, S.H dengan Kuasa Hukum Andi Rohandi, S.H.,Pengadilan Negeri Bandung30 October 202313/12/202319 February 202421-02-2024Dadan SaputraIjang FaisalDedi DharmawanHusni Farhani MubaroqRFNandi SoebandiSalinan Putusan Perdata No. 121/Pdt.G/1994/PN.Bdg 29/05/202429-05-2024 / 05-06-2024 / 21-06-202427-06-2024Mediasi1450/PTSN-MS/KI-JBR/VI/202427-06-24Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan a quo.
DF 13662343/K-B1/PSI/KI-JBR/II/2024H. Ozan Faozani, S.Ag. M.MPd., dengan Kuasa Hukum Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S, M.Si., Mochamad Adhi Tiawarman, S.H., dan Moh. Agung Wiyono, S.H., M.H. Pemerintah Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang 27 December 202323/01/202420 February 202424-02-1014Husni Farhani MubaroqYudaningsihDedi DharmawanDadan SaputraAYPNandi SoebandiPermohonan informasi apakah ada tidaknya Dana Hibah dan Salinan Akta Hibah pelepasan hak sesuai asli. 02/05/202402-05-202408-05-2024Mediasi1437/PTSN-MK.M/KI-JBR/V/202408-05-24Memutuskan, Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana
DF 13822351/K-G4/PSI/KI-JBR/III/2024Keluarga Alumni Penegak Pancasila Anti Komunis ITB (KAPPAK ITB) dengan kuasa Budi Rijanto, Leony Lidya dan Feizal Q KarimInstitut Teknologi Bandung (ITB)26 February 202405/03/202418/03/202413 March 202419-03-2024Dadan SaputraYudaningsihHusni Farhani MubarokRDMNandi SobandiananTL009/SKTL/PSI/III/202418-03-2024Meminta Klarifikasi dan Informasi terkait IT/Sirekap28/03/2024Sela (Limpah)1435/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/202428-03-24Memutuskan, [6.1] Menyatakan perkara a quo merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat. [6.2] Dalam hal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan penolakan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diterima.