Bandung — Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk, Sinergi Komisi Informasi Jawa Barat dengan Media, Rabu(11/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara Komisi Informasi dan insan pers sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat.
FGD yang digelar di Kantor Komisi Informasi Jawa Barat tersebut menghadirkan sejumlah jurnalis dan kontributor media sebagai narasumber, di antaranya Yudaningsih Saad, Drs. Syamsul Bachri, Ade Bayu Indra, Moch. Ramdani, dan Azzahra Nurul Izza Mubarok. Selain dihadiri komisioner dan asisten Komisi Informasi Jawa Barat, kegiatan ini juga melibatkan peserta dari kalangan mahasiswa, di antaranya mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Universitas Pasundan (UNPAS) Kehadiran generasi muda tersebut menambah perspektif baru dalam diskusi mengenai peran pers dan keterbukaan informasi di era digital.
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, saat membuka acara mengucapkan selamat Hari Pers Nasional kepada para narasumber Jurnalis Media yang hadir.
“Pada kesempatan ini saya mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari kemarin, kepada para insan media yang hadir hari ini. Semoga Komisi Informasi Jawa Barat dapat menjalin kolaborasi dan sinergi yang baik untuk membangun keterbukaan informasi di Jawa Barat, menciptakan demokrasi yang sehat.”
Husni menegaskan bahwa keberadaan pers tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Menurutnya, banyak permohonan informasi yang masuk ke Komisi Informasi berasal dari kalangan media, yang menunjukkan kuatnya fungsi pers sebagai kontrol sosial.
“Kami melihat bahwa latar belakang pemohon informasi tidak sedikit berasal dari media. Ini menunjukkan bahwa pers bukan hanya penyampai berita, tetapi juga bagian dari mekanisme pengawasan publik terhadap keterbukaan informasi,” ujar Husni Farhani Mubarok.
Ia juga menyoroti hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang menunjukkan masih adanya badan publik dengan kategori kurang informatif. Dalam perspektif pers, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperbaiki tata kelola informasi.
“Ketika badan publik dinilai tidak informatif, pers memiliki peran penting untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat akan informasi yang terbuka. Namun, kritik yang disampaikan harus tetap konstruktif dan mendorong perbaikan bersama,” tambahnya.
Dalam sesi pemaparan, Yudaningsih Saad, Kontributor Kompasiana, menekankan bahwa perkembangan citizen journalism telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan informasi publik.
“Media digital memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyebaran informasi. Namun, literasi informasi tetap menjadi kunci agar konten yang disampaikan tetap akurat dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, Drs. Syamsul Bachri dari Deskjabar menyoroti pentingnya akses data yang terbuka bagi jurnalis dalam menghasilkan pemberitaan yang berkualitas.
“Transparansi bukan hanya kebutuhan pemerintah, tetapi juga kebutuhan media. Tanpa akses informasi yang jelas, jurnalis akan kesulitan menghadirkan berita yang berimbang,” jelasnya.
Pandangan serupa disampaikan Ade Bayu Indra dari Tugubandung, yang menilai media lokal memiliki posisi strategis dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.
“Media daerah berada di garis depan dalam menyuarakan isu publik. Ketika informasi terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap institusi juga akan meningkat,” katanya.
Di sisi lain, Moch. Ramdani dari Voksasia.id menekankan pentingnya etika jurnalistik dalam era persaingan media digital yang semakin cepat.
“Kecepatan informasi tidak boleh mengalahkan akurasi. Pers harus tetap menjaga independensi dan keberimbangan agar tidak kehilangan kepercayaan publik,” tegasnya.
Sementara Azzahra Nurul Izza Mubarok, Kontributor Kompasiana, menyoroti perubahan perilaku audiens di era digital yang menuntut pendekatan komunikasi yang lebih kreatif.
“Generasi muda mengonsumsi informasi dengan cara yang berbeda. Konten yang edukatif namun komunikatif menjadi kunci agar pesan keterbukaan informasi dapat diterima dengan baik,” ungkapnya.
Partisipasi mahasiswa dari UIN Bandung, UNPAS turut memperkaya diskusi, khususnya dalam melihat bagaimana generasi muda memandang peran pers di tengah derasnya arus informasi digital. Para mahasiswa menilai bahwa keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam membangun literasi demokrasi dan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat.
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut juga menyoroti bagaimana hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dapat menjadi bahan refleksi bersama antara badan publik dan media. Para peserta sepakat bahwa transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Komisi Informasi Jawa Barat berharap kegiatan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih intens dengan insan pers dalam memperkuat literasi keterbukaan informasi publik di masyarakat. Melalui sinergi yang kuat, pers diharapkan mampu menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang objektif, mendidik, dan membangun.
FGD ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat peran pers sebagai penjaga demokrasi sekaligus jembatan komunikasi antara badan publik dan masyarakat, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
