BANDUNG, KI JABAR – Komisi Informasi Jawa Barat (KI JABAR) menerima Kunjungan Kerja dari DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (17/2/2025). Rombongan DPRD Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Cirebon Rohayati, A.Md., Wakil Ketua Komisi I Nova Fikrotushofiyah, Lc. berserta Anggota Hj. Nana Kencanawati S.Pd., Syam’un Nasiruddin, A.Md.Rad., Tinah, Berry Kusuma Drajat, Lukman Hakim S.H.I., M.H, H.Sofwan. ST, Hari Bahari, S.T., Ratna Utari, SE., H. Yuki Eka Bastian, Memet Fathan Surahmat diterima oleh Wakil Ketua KI Jawa Barat, Dadan Saputra beserta anggota Yadi Supriadi, Erwin Kustiman dan Nuni Nurbayani di ruang sidang Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat.
Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa barat, Dadan Saputra mengawali pertemuan dengan memperkenalkan diri dari anggota dan kepengurusan baru yang akan memperkuat kinerja dan peran Komisi Informasi dalam menegakkan Keterbukaan Informasi di Jawa Barat.
Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Cirebon ini dilaksanakan dalam rangka Pengenalan Pelayanan Aduan dan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Pada pertemuan ini ada beberapa pertanyaan dilontarkan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Cirebon diantaranya, bagaimana Komisi Informasi Daerah apakah sudah mengacu kepada Komisi informasi Provinsi Jawa Barat. Menanggapi pertanyaan tersebut Dadan mengungkapkan bahwa Komisi Informasi Daerah sudah sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Diskusi ini juga mencakup berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi serta upaya bersama untuk memperkuat peran Komisi Informasi dalam menjamin hak masyarakat atas informasi.
Dalam kesempatan tersebut komisioner memberikan masukan mengenai berbagai strategi agar DRPD Kab. Cirebon untuk membantu KID agar memberikan dampingan dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), terutama pada pendidikan dan juga 412 Desa di Kabupaten Cirebon. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami alur penyelesaian sengketa secara akurat dan tepat serta mendorong terciptanya pemerintah yang terbuka dan akuntabel.
Sebagai penutup, Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Cirebon mengatakan, pertemuan antara Komisi Informasi Jawa Barat dan DPRD Kab. Cirebon ini memberikan harapan yang positif bagi penguatan Keterbukaan Informasi publik di Kabupaten Cirebon. Dan dapat menjadi jalan untuk adanya kesepahaman dan komitmen dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang ada, terutama dalam hal anggaran dan infrastruktur yang terbatas.
Komisi 1 DPRD Kab. Cirebon, juga berharap, KID memastikan masyarakat Jawa Barat dapat mengakses informasi publik yang lebih baik dan lebih mudah. Sinergi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kemajuan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.
*Humas KI Jabar
