Jum’at pagi, 7 November 2025, Gedung Sate Bandung kembali menjadi saksi geliat semangat transparansi publik. Di ruang Command Center yang berarsitektur kolonial namun berdenyut digital itu, sepuluh badan publik dari berbagai daerah di Jawa Barat tampil satu per satu, membawa gagasan, data, dan inovasi terbaik mereka dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025.
Acara yang digelar Komisi Informasi Jawa Barat (KI Jabar) ini mengusung tema reflektif sekaligus strategis: “Kebijakan Strategi Badan Publik Memenuhi Akses Masyarakat atas Informasi Publik.” Tema yang bukan sekadar slogan, melainkan panggilan moral bagi setiap lembaga publik untuk menjadikan transparansi sebagai denyut utama tata kelola pemerintahan yang baik.
Dipandu oleh Fahmi dan Erma sebagai host, kegiatan berlangsung hangat dan interaktif sejak pukul 09.00 WIB. Suasana akademis bercampur dengan aura kompetitif, karena setiap paparan bukan hanya bentuk tanggung jawab moral, melainkan juga ajang pembuktian: siapa yang paling inovatif, komunikatif, dan konsisten membuka akses informasi bagi publik.
Sepuluh badan publik menyemai inovasi transparansi pada hari kedua presentasi:
- Pemerintah Kabupaten Karawang
Sekretaris Daerah H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P. memaparkan strategi PPID berbasis digitalisasi dan inovasi. Karawang kini memiliki 297 PPID, termasuk PPID sekolah (SD dan SMP), serta aplikasi unggulan “Pak Haji” (Pelayanan WhatsApp Karawang Handal dan Teruji) yang melayani berbagai kebutuhan publik, mulai dari informasi kedaruratan hingga isu stunting. - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
Kepala Dinas Linda Al Amin, S.T., M.T. menampilkan inovasi seperti Simawas Pagi, media sosial interaktif, dan program hibah ternak kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan partisipasi publik dalam sektor pangan. - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Sekretaris Disdik Dr. Deden Saepul Hidayat, S.Pd., M.Pd. menguraikan strategi keterbukaan informasi dalam tiga pilar: akses, mutu, dan tata kelola. Melalui 13 cabang dinas dan situs resmi dengan lebih dari 1 juta pengunjung, Disdik Jabar membuktikan komitmennya pada layanan pendidikan yang inklusif dan terbuka. - Pemerintah Kabupaten Bandung
Bupati Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si. menekankan pentingnya tata kelola berbasis satu pintu dan peningkatan SDM profesional. Inovasi “Wargiwani” hadir sebagai platform bagi masyarakat yang membutuhkan layanan informasi, disusul dengan rencana 2026 meluncurkan sistem “Dapin” (Data Pemohon Informasi Publik) serta dashboard kinerja PPID real-time. - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
Sekretaris Diskominfo Bayu Rakhmana, S.STP, M.H. memaparkan tema “Transformasi Digital dalam Pelayanan Informasi dan Data”. Dengan lebih dari 982 konten yang dikelola dan puluhan aduan publik terselesaikan, inovasi Open Data Jabar menjadi bank data publik yang memungkinkan masyarakat mengakses dan meminta data secara transparan. - Pemerintah Kota Depok
Kepala Dinas Dr. H. Supian Suri, M.M. menegaskan pentingnya rapat koordinasi antar-PPID serta penguatan standar pelayanan informasi. Inovasi kolaboratif dibangun agar setiap perangkat daerah memiliki tim keterbukaan informasi yang solid dan tanggap terhadap kebutuhan publik. - Pemerintah Kota Banjar
Sekda Dr. H. Soni Harison, A.P., S.Sos., M.Si. menekankan dukungan kebijakan yang menyeluruh demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi, menurutnya, bukan beban birokrasi—tetapi fondasi kepercayaan rakyat. - Pemerintah Kota Bogor
Sekda H. Denny Mulyadi, S.E. membawakan tema “Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kota Bogor Memenuhi Akses Informasi Publik.” Kota Bogor hadir dengan inovasi ramah inklusi seperti “Inara” (Inklusi Netra untuk Aduan dan Respon Warga), “BSW” (Bogor Sindow Windows), dan “Adinda Kim”, aplikasi yang menghubungkan warga dengan agenda informasi publik secara digital. - Pemerintah Kota Cimahi
Melalui pemaparan Kadis terkait, Cimahi menyoroti pentingnya regulasi dan arsitektur digital yang kuat. Inovasi seperti website SIMPONI dan layanan WA Mantap mengubah pola permintaan data dari sistem manual ke digital. Dengan 15 kelurahan dan 600 ribu penduduk, Cimahi terus memperluas akses informasi bagi warganya. - Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Inspektur Eman Sulaeman, S.H., M.H. menegaskan peran inspektorat dalam pembinaan, pengawasan, dan pendampingan daerah. Melalui kanal informasi seperti Saber Hoax, SPAN Lapor, dan program Pencegahan Korupsi Daerah, Inspektorat memastikan keterbukaan berjalan beriringan dengan integritas dan akuntabilitas.
Lebih dari sekadar lomba, kegiatan ini adalah ruang refleksi bersama. Di hadapan tim juri — Husni Farhani Mubarok, Yadi Supriadi, dan Nuni Nurbayani— setiap badan publik belajar bahwa keterbukaan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga budaya birokrasi yang terbuka pada kritik dan kolaborasi.
KI Jabar menegaskan, tahapan presentasi dan wawancara ini merupakan bagian penting dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP 2025 yang bertujuan menilai komitmen, inovasi, dan keberlanjutan praktik keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik Jawa Barat.
Epilog
Usai presentasi dan wawancara, satu per satu peserta meninggalkan ruang presentasi dengan wajah lega. Namun lebih dari itu, mereka membawa pulang pelajaran berharga: bahwa transparansi adalah fondasi kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya. Keterbukaan informasi bukanlah titik akhir, melainkan jalan panjang menuju tata kelola yang berkeadilan dan berintegritas.
Komisi Informasi Jawa Barat melalui Monev 2025 kembali menegaskan perannya: bahwa di tengah derasnya arus digitalisasi, informasi publik adalah hak, bukan hadiah.
Dan dari Gedung Sate hari itu, semangat keterbukaan terus menyala menjadi sinar bagi pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan terpercaya. . **✍️ *(Rahma Aulia – Mhs PKP IWU Bandung | Review: Yudaningsih)
