Jumat (14/11/2025) mulai pukul 10.00 WIB, Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Jabar kembali dipenuhi suasana dinamis sekaligus penuh harapan. Di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Komisi Informasi (KI) Jawa Barat menutup rangkaian presentasi dan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 dengan menghadirkan sepuluh badan publik terakhir.
Dipandu oleh Alkillah Silmy dan Rijaalul Ummam Haryono sebagai MC, serta dinilai oleh tiga juri utama: Husni Farhani Mubarok Erwin Kustiman, Nuni Nurbayani, dan juri pengganti Yulia Susanti (Perwakilan PPID Utama Diskominfo Jabar). Hari keenam ini menjadi panggung kolaboratif menegaskan kembali komitmen Jawa Barat terhadap amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ketua Pokja Monev KIP Jabar 2025, Yadi Supriadi, mengatakan, sepuluh badan publik yang presentasi dan wawancara di hari terakhir yaitu:
- Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat
Pemapar: Asep Sutandar, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jawa Barat. Kemenkumham Jabar membawa inovasi inklusif seperti Kabayan Pasti (Kanwil Jabar Melayani – Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) serta Loket Virtual Kekayaan Intelektual. Kolaborasi luas dengan Pemprov Jabar, Pemda kab/kota, media, hingga aparat penegak hukum menjadi wujud keterbukaan layanan hukum kepada masyarakat. - PUSJAR SKTAN LAN RI
Pemapar: Riyadi, Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional (PUSJAR SKTAN) LAN RI. Inovasi yang ditampilkan meliputi e-Assessment, Perpustakaan Digital LAN, portal pelatihan FML “ASN Unggul”, serta ekosistem inovasi InoLSND dan Inoland yang membuka akses publik terhadap pengetahuan, riset, dan ide kebijakan. - BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Pemapar: Eydu Oktain Panjaitan, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsi Jawa Barat. Dengan fokus pada Integrated Risk Based Audit, BPK menegaskan modernisasi sistem pemeriksaan. Transparansi informasi publik diperkuat melalui digitalisasi proses audit serta peningkatan keterbukaan temuan dan laporan hasil pemeriksaan. - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Pemapar: Dr. Iendra Sofyan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadis Disparbud) Jawa Barat. Disparbud mengedepankan digitalisasi promosi wisata serta kemitraan strategis dengan PHRI, ASITA, dan PUTRI. Tujuannya memperkuat adaptasi pascapandemi, meningkatkan daya saing destinasi, dan membuka akses informasi wisata yang andal. - PT Agronesia (Perseroda)
Pemapar: Deki Chandra, Manager Humas PT Agronesia. Agronesia menampilkan pengembangan layanan transaksi digital melalui QRIS dan M2M, serta rencana penguatan lini produksi melalui proyek rubber factory dan tube ice machine, mencerminkan inovasi bisnis sekaligus transparansi operasional. - Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Pemapar: Yulia Dewita, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat. Inovasi utama: JAPATI (Jawa Barat Manajemen Kinerja Terintegrasi)—platform integratif yang mendigitalisasi perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi kinerja instansi pemerintah. - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar
Pemapar: Faiz Rahman, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat. Strategi global Jawa Barat dijelaskan melalui inovasi West Java Outward-Looking Strategy, implementasi kerja sama “Work in Shizuoka”, penetapan Nama Rupa Bumi, serta Atlas Siaga Sesar Lembang untuk mitigasi bencana berbasis data. - Biro Administrasi Pimpinan Daerah Setda Jabar
Pemapar: Riza Marisa Hermawati, Kepala Tata Usaha (Kepala Bagian Tata Usaha/KBTU) Biro Administrasi Pimpinan Daerah. Komitmen layanan diwujudkan melalui respons cepat, publikasi berkala, integrasi informasi program prioritas, serta inovasi seperti: Bale’ Pananggeuhan, SPBE berbasis biometrik, SIMDEV. Ragam aplikasi layanan publik terintegrasi sehingga akses informasi publik dapat diurai lebih cepat dan efektif. - PT Jamkrida Jawa Barat (Perseroda)
Pemapar: Amiq Fitriyanti, Corporate Secretary PT Jamkrida Jabar. Jamkrida memaparkan penguatan sistem penjaminan kredit UMKM melalui Sistem Informasi Kafalah, kerja sama strategis dengan JAGADIRI, serta pembaruan identitas visual. Transparansi ditunjang oleh tata kelola perusahaan yang semakin adaptif dan digital. 10. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (DSDA)
Pemapar: Dikky Achmad Sidik, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. DSDA menampilkan Dashboard SiSDA, sistem pemantauan real-time potensi banjir, kondisi sungai, dan infrastruktur sumber daya air. Transformasi digital ini memperkuat pelayanan publik yang responsif dan berbasis data.
EPILOG
Ketua KI Jabar,Husni Farhani Mubarok, mengungkapkan: “Hari Keenam tahapan presentasi dan wawancara Monev KIP 2025 bukan hanya pengujung rangkaian penilaian, tetapi juga cermin bahwa keterbukaan informasi publik kini tumbuh sebagai budaya kerja baru di Jawa Barat. Dari sektor hukum, pariwisata, keuangan negara, inovasi ASN, hingga pengelolaan air dan UMKM—semua menghadirkan satu pesan kuat: transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari pelayanan publik yang bermartabat”.
Ketika lampu Mini Teater meredup sore hari, terbentang harapan bahwa Monev KIP 2025 menjadi pijakan menuju pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan dipercaya masyarakat. **✍️ *(Rahma Aulia – Mahasiswa PKP IWU Bandung | Review: Yudaningsih)
