Di tengah derasnya arus tuntutan publik akan pelayanan yang terbuka, responsif, dan akuntabel, Jawa Barat tidak memilih bersembunyi di balik formalitas. Ia justru menatap masa depan dengan berani menjadikan keterbukaan sebagai fondasi kepercayaan. Senin pagi, 10 November 2025, mulai pukul 09.30 WIB, ruang Mini Teater UPTD PLDDIG Command Center Gedung Sate kembali menyala oleh semangat kolaborasi. Rasanya seperti memasuki ruang di mana data bukan sekadar angka, inovasi bukan sekadar teknologi, dan informasi bukan sekadar formalitas. Semuanya hidup, menyatu dalam panggung besar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025.
Tema Monev KIP tahun ini “Kebijakan Strategis Badan Publik Memenuhi Akses Masyarakat atas Informasi Publik” menjadi benang merah yang menuntun diskusi, paparan, dan refleksi sepanjang hari ketiga presentasi dan wawancara monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 Jawa Barat. Dengan ritme terukur, kegiatan dipandu secara bergantian oleh Dita, Airin, Novianti, dan Egia. Di hadapan para juri—Dadan Saputra, Erwin Kustiman, Yudaningsih, dan Husni Farhani Mubarok—sembilan badan publik hadir dengan beragam inovasi yang tidak hanya menggambarkan capaian, tetapi juga keberanian menata masa depan keterbukaan informasi.
Sembilan Jejak Inovasi
- BKD Provinsi Jawa Barat: Menyelaraskan Data, Menguatkan Kinerja Aparatur. Melalui presentasi virtual, Sekda BKD Dadi Sadali mengurai peta besar layanan kepegawaian berbasis teknologi dan integrasi. Di bawah payung Jabar Smart ASN, berbagai aplikasi seperti SI JASMAN, SIAP Jabar, K-Mob, e-Cuti, e-Lembur, e-Izin, hingga e-Talent bekerja sebagai satu orkestrasi digital. Tidak hanya memudahkan pegawai dalam pengajuan administrasi, tetapi juga memastikan akurasi data kepegawaian yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.
- DPMPTSP Provinsi Jawa Barat: Mendorong Perizinan Semakin Dekat dan Relevan
Kepala Dinas, Dedi Taufik, hadir secara virtual mempresentasikan inovasi layanan perizinan yang terus berkembang melalui kanal digital. JELITA, MPP Digital Jabar, dan West Java Investment Challenge (WJIC) 2025 menjadi wujud komitmen mendorong investasi yang inklusif. Melalui program Gebyar Pelayanan Terpadu (GPT) dan platform Si KerTas, serta dashboard CAMBUK NIB, proses perizinan kini benar-benar hadir di ujung jari masyarakat dan pelaku usaha. - Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Dengan suara penuh optimisme, Bambang Tirtoyuliono memaparkan visi energi Jawa Barat. Program Jabar Caang 2025 menargetkan elektrifikasi 100% dengan lebih dari 125 ribu sambungan baru. Berbasis APBD dan CSR, program ini tidak sekadar menghadirkan listrik, tetapi juga mengusir kesenjangan geografis dan ekonomi. Inovasi seperti Mobile Cold Storage berbasis energi terbarukan, platform Simojang, serta sistem monitoring E-Osmosys dan SIBENI, menandakan transformasi energi yang transparan, terukur, dan berkelanjutan.
- DPP/Disperindag Provinsi Jawa Barat. Sekdis Iendra Sofyan menegaskan pentingnya tata kelola data yang terpadu. Melalui inovasi dashboard satu data induk dan sistem informasi layanan UPTD, Disperindag berupaya mengembangkan pelayanan yang adaptif dan mudah diakses masyarakat.
- Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Melalui presentasi Sekdis Kominfo, Iwan Kuswandi, Purwakarta menunjukkan praktik transparansi yang hidup. Rapat rutin di 17 kecamatan yang dipimpin Bupati dan disiarkan langsung melalui YouTube membuka jalan partisipasi publik yang nyata. Inovasi lain seperti 10 KIOSK layanan publik, Forum Konsultasi Publik, SIRKEL (Siaran Radio Keliling), serta aplikasi SI EMON TERSIPU membangun ekosistem keterbukaan informasi yang menyentuh masyarakat hingga tingkat desa.
- Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kadis Kominfo, Tonton Guntari membawa pangandaran tampil dengan inovasi SEDAP (Sistem Digital Pangandaran)—platform layanan publik terintegrasi yang tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga ramah bagi penyandang disabilitas netra. Sebuah langkah konkret menuju inklusivitas dalam keterbukaan informasi.
- Pemerintah Kabupaten Sumedang. Dihadiri langsung oleh Bupati Dony Ahmad Munir, didampingi Sekda Sumedang dan PPID Utama. Sumedang menghadirkan keunggulan Sumedang Command Center (SCC)—ruang integrasi data yang berfungsi sebagai pusat kendali analisis dan pengambilan keputusan. Inovasi komunikasi publik seperti WA KEPO menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat secara cepat dan responsif.
- Pemerintah Kota Bekasi. Melalui paparan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Bekasi memperkenalkan Patriot Single Window, aplikasi berbasis Android yang memudahkan akses perizinan hingga administrasi publik. Inisiatif ini menjadikan digitalisasi sebagai sarana untuk meruntuhkan sekat birokrasi.
- Pemerintah Kota Cirebon. Kadis Kominfo, Edi Siswoyo menyampaikan pengembangan Content Management System (CMS) sebagai tools strategis meningkatkan kompetensi pengelola situs web daerah. Ditambah dengan Dashboard E-Monev, Cirebon menggerakkan tata kelola informasi publik yang transparan, terstruktur, dan responsif.
Epilog
Ketika sore merayap perlahan di Gedung Sate, satu hal terasa jelas: keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulatif. Ia adalah nafas yang menghidupi demokrasi; denyut yang menjaga kepercayaan publik tetap hidup. Hari ketiga Monev 2025 menghadirkan wajah-wajah komitmen, inovasi, dan keberanian dari sembilan badan publik yang bersuara, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan.
Komisi Informasi Jawa Barat kembali menegaskan bahwa transparansi bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan panjang. Setiap data yang dibuka, setiap aplikasi yang dikembangkan, setiap forum yang digelar semuanya adalah langkah kecil menuju ruang publik yang lebih bersih, lebih jujur, dan lebih manusiawi.
Dan pada akhirnya, ketika kita menatap ke depan, kita tahu: keterbukaan bukan hanya tentang menginformasikan. Ia adalah tentang membangun rasa percaya, sekeping demi sekeping, hingga menjadi jembatan yang kokoh antara masyarakat dan pemerintahnya. **✍️ *(Rahma Aulia – Mahasiswa PKP IWU Bandung | Review: Yudaningsih)
