kiwebmaster

Sidangkan 10 register, KI Jabar Tegaskan Keterbukaan Informasi Lewat Rangkaian Sidang Sengketa Informasi Publik

Bandung – Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat kembali menggelar rangkaian sidang penyelesaian sengketa informasi publik pada Selasa, (27/1/2026). Sejumlah perkara diperiksa dengan berbagai tahapan,...

Komisi Informasi dan Diskominfo Jabar, Perkuat Sinergi Keterbukaan Informasi Publik

Bandung —  Rabu siang (21/1), menjadi pertemuan formal pertama Komisi Informasi Jawa Barat (KI Jabar) dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat (Diskominfo Jabar)...

Komisi Informasi Jabar Tegaskan Hak Publik atas Informasi Lewat Sidang Sengketa Informasi

Bandung — Rabu (21/1) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar sidang sengketa informasi publik yang melibatkan pemohon masyarakat dan badan publik di sektor pendidikan....

Sidang Pertama di Tahun 2026, Komisi Informasi Jawa Barat Sidangkan 10 Register

Bandung — Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan sidang sengketa informasi publik sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan keterbukaan informasi...

Laporan Tahunan 2025

Keterbukaan Informasi Publik merupakan pondasi penting bagi suatu negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang good governance, terbuka,...

Komisi Informasi Jawa Barat Sampaikan Laporan Tahunan Kepada Komisi 1 DPRD Jawa Barat

Bandung, 9 Januari 2026 — Pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyebutkan, Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan...

Komisi I DPRD Jawa Barat Apresiasi Capaian Penyelesaian 503 Sengketa Informasi oleh KI Jawa Barat

Bandung, 9 Januari 2026 — Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar) yang berhasil...

Refleksi Husni Farhani Mubarok: Menuju Keterbukaan yang Preventif, Bukan Reaktif

Di ruang-ruang pelayanan publik, hak atas informasi sering kali diperlakukan bukan sebagai kewajiban negara, melainkan sebagai kemurahan hati birokrasi. Padahal, dalam negara demokratis, informasi...

Refleksi Yadi Supriadi: Sengketa Informasi sebagai Indikator Kesehatan Kelembagaan

SENGKETA  informasi publik tidak dapat dibaca hanya sebagai peristiwa hukum. Ia adalah indikator kesehatan tata kelola kelembagaan. Ketika sengketa meningkat atau berulang dengan pola...
spot_img