Bandung, 10 April 2026 — Semangat membangun budaya antikorupsi di Jawa Barat kembali diperkuat melalui seminar bertajuk, “Membangun Spirit Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat” yang diselenggarakan oleh DPD Korps Alumni KNPI Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertempat di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (10/4/2026).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai tokoh strategis dari unsur pemerintah, lembaga pengawasan, legislatif, dunia usaha, hingga lembaga independen. Seminar dibuka dengan sambutan Ketua DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, H. Dian Rahardian, S.H., M.H., yang menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mendorong gerakan pencegahan korupsi sejak dini.
Dalam sambutannya, Dian menyampaikan bahwa gerakan antikorupsi tidak cukup hanya menjadi agenda lembaga penegak hukum, tetapi harus menjadi gerakan moral bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, alumni KNPI memiliki tanggung jawab sosial untuk terus menanamkan nilai integritas, transparansi, dan keberanian mengawasi kebijakan publik.
Seminar juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suyatman, M.Si. Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Jawa Barat.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber utama, yakni Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, Brigjen. Pol. Bahtiar Ujang Permana selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Inspektur Daerah Jawa Barat Eman Sulaeman, S.H., M.H., CGCAE, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., serta perwakilan dunia usaha dari KADIN Provinsi Jawa Barat, H. Enday Dasuki.
Dalam paparannya, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan instrumen utama dalam mencegah praktik korupsi. Menurutnya, akses informasi yang terbuka akan mempersempit ruang penyimpangan sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat memiliki akses untuk mengawasi dan memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip akuntabilitas,” ujar Husni Farhani Mubarok.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak publik, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah potensi korupsi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.
Sementara itu, Brigjen. Pol. Bahtiar Ujang Permana dari KPK RI menekankan bahwa sinergi antara lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam membangun ekosistem antikorupsi yang berkelanjutan.
Diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari peserta yang hadir di Gedung Merdeka Bandung, salah satu bangunan bersejarah yang menjadi simbol perjuangan dan kolaborasi. Sesi tanya jawab menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari peran pemuda dalam pengawasan kebijakan publik, penguatan budaya integritas, hingga strategi membangun keberanian masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan.
Melalui seminar ini, Korps Alumni DPD KNPI Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong spirit pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai gerakan bersama di Jawa Barat. Diharapkan, kolaborasi lintas sektor ini mampu memperkuat kesadaran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
