Sidang PA2: Pemantau Keuangan Negara v. Pemerintah Desa Pusaka Rakyat

MK: YN, DNS, DDM

MED: HFM

PK: ND

Informasi yang dimohon: hard copy dan soft copy Pengelolaan Dana Desa seperti yang di maksud pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain:

  1. Perdes ttg APBDes dan Perubahan APBDes TA 2017, 2018, 2019, 2020 & 2021.
  2. (DPA) & (DPPA) pada TA 2017, 2018, 2019, 2020 & 2021:
    • rencana kegiatan dan Anggaran Desa;
    • Rencana kerja kegiatan Desa;
    • Rencana kerja Blaya
  3. Perdes ttg (LPJ) ttg APBDes & Perubahan APBDes TA 2017, 2018, 2019, 2020 & 2021 disertai dengan
    • laporan keuangan, terdiri atas:
    • laporan realisasi APB Desa;
    • catatan atas laporan keuangan;
    • laporan realisasi kegiatan;
    • daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
  4. Laporan Pengelolaan Aset Desa seperti yang di maksud pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengeloaan Aset Desa & permendagri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa & Lampiran nya Tahun Anggaran tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 & 2021antara lain:
    • Buku Inventaris Aset Desa;
    • daftar asset desa yang di hapus;
    • Keputusan Kepala Desa Tentang Penghapusan asset inventaris
    • daftar Status penggunaan Aset Desa ;
    • peta lokasi Aset Desa
  5. Dokumen Kontrak Pada pengadaan Barang dan Jasa baik melalui Penyedia jasa maupun Swakelola seperti yang dimaksud pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa TA 2019, 2020 dan 2021 antara lain:
    • Surat Perintah Kerja;
    • Rencana Anggaran Blaya;
    • Spesifikasi Pekerjaan atau Barang;
    • Gambar Rencana;
    • Bukti pembayaran Toko Material atau penyedia Barang atau Pihak Pihak Ke 3.
  6. LPJ BUMDes dan Usaha usaha Desa lainnya tahun 2017, 2018, 2019
    2020 & 2021;
  7. Laporan Pengunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 nyaitu Dana BLT Dana Desa Tahun 2017 , 2018, 2019, 2020 & 2021
    • Jumlah dan Sumber bantuan baik APBD APBN & Sumber lainnya;
    • Rencana Kegiatan Pengunaan Dana Covid;
    • Rencana Anggaran Biaya. Daftar Penerima bantuan;
    • Laporan Realisasi pengeluaran Anggaran.
  8. Pembuatan Sertifikat Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis pada Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 & 2021 Informasi Publik yang dimohonkan adalah
    • Daftar Nama dan Alamat & Luas Tanah atau Lahan Penerima Bantuan PTSL;
    • Biaya dan Foto copy Penerimaan biaya pembuatan PTSL dan biaya lainnya yang di minta kepada Pemohon

2152/K-B1/PSI/KI-JBR/XII/2022

MF

The event is finished.

Date

Jan 17 2024
Expired!

Time

10:00 - 14:00

Location

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Jalan Turangga No. 25, Bandung
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Organizer

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Phone
(022)73511656
Email
[email protected]
Website
https://komisiinformasi.jabarprov.go.id
QR Code

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here