Sidang PP (MS): LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (Korek) v. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

MK: HFM, DNS, YN

MED: DDM/MH

PK: MN

Informasi yang dimohon:

1. Jumlah anggaran yang digunakan untuk paket pemb hutan rakyat di luar kawasan hutan Negara?
2. Paket pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan Negara dikerjakan melalui swakelola tipe 4. Dalam artian menggunakan jasa kelompok masyarakat, berapa honorarium yang diterima oleh masyarakat yang terlibat?, mohon penjelasan dan disertai dengan bukti otentik;
3. Bagaimana mekanisme pembayaran honorarium kepada pelaksana pekerjaan dalam hal ini masyarakat? Dan apakah honorarium yang diterima sesuai (UMR) upah minimum regional?, mohon penjelasan dan disertai dengan bukti otentik;
4. Apa saja yang dikerjakan oleh masyarakat dalam hal paket pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan Negara?, Mohon penjelasan dan disertai dengan bukti otentik;
5. Bagaimana bentuk pengawasan oleh Dinas Kehutanan Prov Jabar dalam hal paket pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan Negara?, mohon penjelasan dan disertai dengan bukti  otentik;
6. Apakah sarpras yang digunakan terkait paket pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan Negara difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Prov Jabar?, penjelasan disertai dengan bukti otentik.

2053/P-A9/PSI/KI-JBR/V/2022

MS