Bandung — Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan sidang sengketa informasi publik sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan keterbukaan informasi...
Bandung, 9 Januari 2026 — Pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyebutkan, Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan...
Bandung, 9 Januari 2026 — Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar) yang berhasil...
Di ruang-ruang pelayanan publik, hak atas informasi sering kali diperlakukan bukan sebagai kewajiban negara, melainkan sebagai kemurahan hati birokrasi. Padahal, dalam negara demokratis, informasi...
SENGKETA informasi publik tidak dapat dibaca hanya sebagai peristiwa hukum. Ia adalah indikator kesehatan tata kelola kelembagaan. Ketika sengketa meningkat atau berulang dengan pola...
Tahun 2025 menjadi sejarah bagi Komisi Informasi provinsi Jawa Barat terkait penanganan sengketa Informasi. Sepanjang tahun 2025, Komisi Informasi Jawa Barat telah menyelesaikan 503...
Lima ratus tiga penyelesaian permohonan sengketa informasi publik sepanjang tahun 2025 bukan sekadar deret angka administratif. Ia adalah kesaksian tentang amanah kekuasaan dan keberanian...
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cermin kejujuran negara kepada warganya. Ketika transparansi dirayakan di ruang publik, sesungguhnya yang ditegaskan bukan hanya capaian...
Bagi Erwin Kustiman, penyelesaian sengketa informasi publik adalah jantung dari keberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di ruang inilah hukum diuji tidak hanya sebagai teks...
Di balik setiap sengketa informasi publik, sesungguhnya sedang berlangsung satu proses penting dalam demokrasi: negara belajar mendengar, dan warga belajar memperjuangkan haknya melalui jalan...