Bandung, 14 September 2026 — Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Universitas Islam Nusantara (UNINUS) menggelar kegiatan “KI Goes to Campus: Pendidikan Demokrasi dan Keterbukaan Informasi Menuju Jawa Barat Istimewa,” di Aula Pascasarjana UNINUS, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi bagi mahasiswa dan sivitas akademika untuk memahami keterkaitan antara demokrasi dan keterbukaan informasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Mengawali acara moderator kegiatan, Dr. Agus Hendra, menyampaikan bahwa informasi yang berkembang di tengah masyarakat, baik melalui media sosial maupun berbagai platform media lainnya, telah menjadi bagian dari konsumsi publik. Karena itu, keterbukaan informasi perlu dikaitkan dengan transparansi agar masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah secara jelas.
“Ini merupakan konsumsi publik yang tidak bisa ditutupi. Wajib dikaitkan dengan transparansi. Masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah,” ujar Agus.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, mengatakan pelaksanaan KI Goes to Campus pada September memiliki keterkaitan dengan momentum Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau Right to Know Day yang diperingati setiap 28 September.
Menurut Husni, semangat para aktivis keterbukaan informasi pada akhirnya turut mendorong lahirnya regulasi mengenai keterbukaan informasi publik. Kampus dan mahasiswa sebagai bagian dari lingkungan akademik memiliki posisi penting untuk memahami sekaligus memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Mahasiswa dan kampus adalah segmen akademik. Pertanyaannya, apakah kaum akademik sudah memanfaatkan UU KIP? Melalui acara Goes to Campus ini, kami berharap kaum kampus akan terus menggelora terkait UU keterbukaan ini,” kata Husni.
Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar, menilai tema demokrasi dan keterbukaan informasi sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan dalam memastikan kebenaran informasi yang diterima.
“Apakah semua informasi yang kita terima itu benar? Jangan sampai kita jadi generasi yang mudah percaya dengan potongan berita, potongan video,” ujarnya.
Menurut Adi, demokrasi perlu berjalan beriringan dengan perkembangan dunia digital. Pemahaman mengenai keterbukaan informasi juga menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pemerintah bekerja dan bagaimana anggaran publik dijalankan.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk turut melakukan pengawasan serta menyampaikan aspirasi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
Pemprov Jawa Barat melalui Diskominfo Jawa Barat, lanjut Adi, terus bersinergi dengan Komisi Informasi Jawa Barat dan masyarakat luas dalam memperkuat pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Rektor UNINUS Prof. Dr. Endang Komara, M.Si., secara resmi membuka kegiatan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa demokrasi hadir dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dapat dilihat melalui berbagai kebijakan yang dibuat dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi memiliki peran penting agar masyarakat dapat memahami kebijakan secara tepat. Namun, keterbukaan informasi juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang benar.
Ia berharap capaian keterbukaan informasi dapat terus ditingkatkan dan kegiatan seminar maupun diskusi mengenai demokrasi serta keterbukaan informasi dapat terus dilaksanakan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan H.M. Sidkon Djampi, S.H., M.M., Yadi Supriadi, S.Sos., M.Phil., M.I.Kom., dan Prof. Dr. H. Diding Nurdin, M.Pd.
Dalam diskusi tersebut, H.M. Sidkon Djampi membahas pentingnya pendidikan demokrasi bagi mahasiswa sebagai bagian dari generasi yang akan berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemahaman demokrasi tidak cukup hanya melalui teori, tetapi perlu diwujudkan melalui sikap kritis, keterlibatan dalam persoalan publik, serta kemampuan menyampaikan aspirasi secara tepat.
“Demokrasi bukan hanya sesuatu yang kita bicarakan, tetapi sesuatu yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, mahasiswa perlu memahami bagaimana menggunakan ruang demokrasi dengan baik, termasuk dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal kepentingan masyarakat,” ujar Sidkon.
Prof. Dr. H. Diding Nurdin kemudian menyoroti peran pendidikan dalam membangun budaya demokrasi dan keterbukaan informasi. Menurutnya, lingkungan kampus memiliki posisi strategis dalam membentuk mahasiswa agar mampu berpikir kritis, memahami informasi secara utuh, serta tidak mudah menerima informasi tanpa melakukan verifikasi.
“Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun cara berpikir kritis. Mahasiswa harus mampu melihat informasi secara utuh, memahami konteksnya, dan tidak hanya menerima informasi berdasarkan apa yang terlihat atau beredar,” tutur Diding.
Selanjutnya, Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, Yadi Supriadi, memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai permohonan informasi publik. Penjelasan tersebut menjadi bagian penting agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep keterbukaan informasi, tetapi juga mengetahui bagaimana masyarakat dapat menggunakan haknya untuk memperoleh informasi publik.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama mahasiswa. Antusiasme mahasiswa terlihat dari berbagai pertanyaan dan diskusi yang berkaitan dengan demokrasi, keterbukaan informasi publik, perkembangan informasi di era digital, serta peran mahasiswa dalam melakukan pengawasan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
Melalui kegiatan KI Goes to Campus, Komisi Informasi Jawa Barat berharap pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik semakin kuat di lingkungan akademik. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu bersikap kritis, melakukan verifikasi, serta menggunakan hak atas informasi secara bertanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
